Presiden Prabowo menyatakan dirinya merasa dihina atas kritik terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis). Pernyataan ini muncul karena, menurutnya, kritik yang disampaikan beberapa pihak di awal implementasi program kerap bernada mengejek, mengolok-olok, atau meremehkan, bahkan meramalkan program itu akan gagal. Padahal kritik sejatinya bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Rekasi emosional itu lumayan mengagetkan karena sesungguhnya Prabowo adalah produk reformasi dan demokrasi. Walau latar belakang militernya dipandang masih kuat, tetapi pasca reformasi, yang bersangkutan mendirikan partai
Politik dan rajin ikut serta dalam kontestasi pilpres.

Di alam demokrasi, idealnya siapapun yang memimpin negara—apalagi pejabat hasil pemilihan umum—harus terbuka terhadap kritik. Kekuasaan bersifat sementara dan akan bergantian, sehingga kritik publik seharusnya dilihat sebagai sarana check and balance, bukan perendahan apalagi penghinaan pribadi.

Terkait program MBG sendiri disebut oleh Prabowo anggarannya diambil dari upaya efisiensi anggaran. Namun, data menunjukkan bahwa anggaran program ini lebih banyak memindahkan dana dari pos lain dan ternyata APBN sendiri masih defisit sehingga tetap harus meminjam alias utang.

Dana untuk program MBG sendiri lebih tepat disebut hasil reposisi anggaran daripada efisiensi murni, sehingga penempatannya yang cukup besar di sektor itu disinyalir mengurangi pembiayaan sektor lain dan atau masih banyak program prioritas yang lebih urgen.

Respon Prabowo atas kritik ini, sekali lagi membawa pada pertanyaan kemana peran para penasihatnya. Penasihat presiden idealnya jeli dan berani memberi nasihat yang jujur, termasuk menyoroti risiko kebijakan yang akan dikritisi publik. Temuan survei indikator menunjukan ada 24,4 persen responden yang tidak puas atas program MBG. Padahal program itu adalah program murah hati pemerintah. Diberi makan gratis dan bergizi kok gak puas? Itu harusnya jadi bahan kajian dan perbaikan.

Sepertinya tantangan sebenarnya bukan pada kritik itu sendiri, melainkan pada cara pemimpin dan timnya merespon. Prabowo mungkin merasa dihina, namun persepsi itu adalah interpretasi pribadi terhadap kritik, bukan penilaian objektif karena sejatinya dalam konteks demokrasi, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal normal dan esensial untuk perbaikan.

Dengan komunikasi yang transparan dan keberanian menerima masukan, pemimpin dapat membedakan antara kritik yang membangun dan komentar yang sekadar provokatif, menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kebijakan yang dijalankan. Bahkan pada komentar yang provokatif sekalipun, ada banyak ruang untuk dibuka dialog, dibalas dengan penjelasan yang mudah dicerna dan diterima.