Dinilai Gagal Awasi Jiwasraya, Kejagung Bakal Panggil Petinggi OJK

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya. Pasalnya, dalam perkara itu OJK dinilai gagal dalam mengawasi pola manajemen investasi jiwasraya yang menyebabkan perusahaan gagal bayar klaim jatuh tempo.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengatakan, jika tim penyidik memerlukan keterangan dari OJK selalu pihak yang memiliki otoritas mengawasi perusahaan tersebut, maka bukan tidak mungkin akan ikut diperiksa.

Baca Juga:

“Itu kepentingan penyidik, alat bukti, yang nantinya bisa digunakan atau tidak. Pada saatnya nanti penyidik akan memerlukan itu atau tidak,” kata Hari Setiyono di Kejagung RI, Jakarta Selatan, Rabu (15/1/2020).

Namun, untuk pekan ini pihaknya masih fokus memeriksa saksi-saksi lain sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Selain itu, hingga saat ini pula pihanya tengah menggeledah barang bukti yang dimiliki oleh lima orang tersangka yang sudah ditahan pada Selasa (14/1/2020).

“Yang penting kita selesaikan ini dulu aja ya,” tuturnya.

Sebelumnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak penyidik Kejaksaan Agung untuk menetapkan petinggi dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tersangka. Alasannya, sebagai institusi pengawasan lembaga bank maupun non-bank, OJK dinilai telah melakukan kesalahan dalam pemberian izin investasi kepada perusahaan berplat merah itu.

“OJK harus bertanggungjawab atas kasus ini,” kata Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di Mabes Polri, Rabu (15/1).

Boyamin membeberkan beberapa kesalahan yang dilakukan OJK dalam kasus ini. Pertama, OJK memberikan izin kepada PT. Jiwasraya menjual JS Saving plan sebagai produk non unit link yang dikeluarkan oleh Jiwasraya dengan tawaran return minimal 9 persen.

“Harusnya kan tidak boleh karena saham kan naik turun yang penting uang pokonya masih utuh,” kata dia.

Kedua, sistemnya putus kontrak. Artinya, dalam premi asuransi jika sudah putus kontrak maka secara otomatis putus kontrak, sehingga tidak boleh dijalankan lagi. “Tapi tetap diijinkan jualan,” tambah Boyamin.

Selanjutnya, Bonyamin menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  pernah menegur PT. Jiwasraya untuk menghentikan penjualan JS Saving Plan. Namun, OJK tak melarang  PT. Jiwasraya tetap berjualan.

“Termasuk memberikan izin investasi tanpa adanya akta notaris ketika manajer investasi bertransaksi drmban pemegang saham. Dan ini dibuarkan juga okeh OJK,” imbuh Boyamin.

Kemudian, Boyamin juga mengkritisi pola manajemen investasi yang dilakukan oleh PT. Jiwasraya dalam membeli saham. Menurutnya, dana 10 triliun polis premi asurasi nasabahnya tersebut dibelikan saham-saham gorengan. Yang pada akhirnya tidak menguntungkan apa-apa.

“Nah itu kan OJK membiarkan lagi. harusnya kan OJK tegas. Misal, Kamu harus belikan saham Bluecips misal Telkom, Gudang Garam, dan sebagainya” tukasnya.[ab]

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *