Dinyinyiri Roy Suryo, Ini Jawab Mahfud Soal ‘Halal-Haram’ Ahok Jadi Bos BUMN

  • Whatsapp
Menko Polhukam, Mahfud MD.

INDOPOLITIKA.COM- Kamis (14/11/2019) lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengingatkan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pernyataannya pada 2018 silam soal mantan narapidana tidak pantas untuk duduki jabatan publik.

“Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Pak @mohmahfudmd ini di tahun 2018 masih relevan sampai sekarang,” kata Roy Suryo lewat akun Twitter @KRMTRoySuryo2 disertai dengan gambar utasan berita media online berjudul Mahfud MD: Mantan Napi tak Pantas Jadi Pejabat Publk.

Bacaan Lainnya

Kini mantan napi kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikabarkan akan menempati salah satu kursi elite BUMN. ‘Disengat’ sindirian dari Roy Suryo, Mahfud MD pun menjelaskan terkait sikapnya soal Ahok menjadi calon bos BUMN.

Menurut Mahfud, BUMN bukanlah badan hukum publik. BUMN adalah badan hukum perdata.

“Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT (Perseroan Terbatas), tunduk ke situ. Bukan (tunduk pada) Undang-Undang ASN (aparatur sipil negara),” kata Mahfud di Yogyakarta, Jumat (15/11/2019).

Mahfud berpendapat mantan narapidana masih bisa menjadi pimpinan di sebuah perusahaan, termasuk di BUMN. Namun ketentuan itu tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMN itu.

“Maka lihat AD ART-nya (BUMN), boleh nggak. Jadi nggak tunduk pada (UU) ASN, nggak tunduk pada Undang-Undang Hukum Tata Negara. Itu undang-undang hukum perdata, biasa,” pungkasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *