Dipimpin Bupati Zaki, APKASI Minta DPR Dorong Pemerintah Tunda Penghapusan Tenaga Honorer

Rombongan APKASI menggelar RDP dengan Komisi IX DPR RI/ist

INDOPOLITIKA.COM – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menegaskan jika Pemda masih sangat membutuhkan keberadaan tenaga honorer. Karena itu, Pemerintah pusat diharapkan mempertimbangkan lagi wacana penghapusan honorer yang saat ini ramai dibicarakan.

Hal itu disampaikan Zaki Iskandar yang juga Wakil Ketua APKASI saat memimpin rombongan APKASI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di ruang rapat Komisi IX, Komplek DPR MPR RI Senayan Jakarta, kemarin.

Zaki mengatakan pemerintah daerah terutama kabupaten yang berada di luar pulau Jawa masih membutuhkan tenaga honorer. Menurut dia, banyak pertanyaan, baik dari forum maupun asosiasi pemerintah terkait program pemerintah pusat yang akan meniadakan tenaga honorer pada November 2023.

“Setelah kami diskusi dengan seluruh anggota atau yang mewakili, ada beberapa pertimbangan yang akan disampaikan juga ke pemerintah pusat terkait dengan keberadaan honorer di daerah. Jadi mohon aspirasi ini bisa dibawa dan ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat,” harap Zaki.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta itu menambahkan APKASI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan melalui penghapusan terhadap honorer.

Namun pemerintah pusat juga harus mempertimbangkan dengan matang bahwa pelaksanaan penghapusan tenaga kesehatan dan honorer lain tersebut bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden dan juga pilkada yang akan dilaksanakan di awal tahun 2024.

Bupati meminta kepada Panja DPR RI Komisi IX bisa mendorong pemerintah pusat untuk setidaknya menunda rencana penghapusan tenaga honorer agar tidak menjadi kegaduhan nantinya.

Menurut dia, saat ini ada jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Dan kegaduhan akan sangat mungkin terjadi secara nasional apabila penghapusan itu benar-benar dilaksanakan pada tahun 2023.

“Kami minta kepada Panja DPR RI Komisi IX agar mendorong pemerintah pusat untuk menunda sementara rencana penghapusan tenaga honorer di daerah karena masih banyak permalasahan di daerah, baik dari kemampuan anggaran maupun permasalahan teknis lainnya,” pintanya.

Bupati berharap kedatangan APKASI ke Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait tenaga honorer bisa menghasilkan titik terang sehingga tidak menimbulkan polimik yang berkepanjangan. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *