Dirjen PAUD dan Dikmas Dilikuidasi, Bagaimana Nasib Pendidikan Non Formal?

  • Whatsapp
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda sebelum memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan komunitas pendidikan non formal di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

INDOPOLITIKA.COM – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih sangat menyayangkan Pepres No. 82/2019 yang membuat gaduh belakangan dan berimbas bagi akses pendidikan yang lebih luas.

“Ke depan akan semakin tidak jelas soal pendidikan non formal ini jika ‘rumah’nya tidak ada, meski menurut Plt Dirjen Vokasi, program dan anggarannya masih ada,” kata Fikri di Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Bacaan Lainnya

Terbitnya Perpres No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Permendikbud No. 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud membuat gaduh bagi stakeholder bidang pendidikan non-formal dan masyarakat karena kebijakan tersebut menghilangkan direktorat jenderal yang mengurusi PNFI/Pendidikan Masyarakat. Yang dimaksud itu yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Ditjen ini membawahi Direktorat Kursus dan Pelatihan.

“Faktanya seperti di Solo, ini eksis dan sangat bermanfaat bagi akomodasi akses pendidikan yang lebih luas,” terang anggota yang pernah berprofesi sebagai pendidik ini.

Fikri menambahkan, kebijakan yang membuat gaduh tersebut adalah kebijakan yang tidak konsisten karena sebagaimana diatur dalam UU Sisdiknas, Pendidikan Non Formal-Informal (PNFI) merupakan komponen penting dalam pendidikan nasional.

“Artinya, pendidikan non formal memiliki posisi yang sama dengan pendidikan formal, memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memperoleh pendidikan,” jelasnya.

Anggota dari Fraksi PKS ini berharap pendidikan non formal seperti yang dilakukan PKBM ataupun LKP dapat terus memberikan peran dalam mengisi kesenjangan pengetahuan yang ada di masyarakat.

Pasalnya, saat ini tingkat kesenjangan sosial di tanah air, yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan masih amat tinggi. Menurut Global Wealth Databooks (2016), Indonesia berada di urutan ke empat terbawah setelah Rusia, India, Thailand.

“Bagaimana pendidikan non formal ini bisa berkontribusi maksimal jika program dan anggaran terus dikurangi, bahkan ‘rumah’nya saja tidak ada?” tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *