Ramai-ramai Tolak Revisi Undang-Undang KPK

Dosen UGM Lawan Operasi Senyap DPR Lewat Petisi

  • Whatsapp
ilustrasi: Aktivis antikorupsi saat melawan aksi pelemahan terhadap KPK

INDOPOLITIKA- Operasi senyap anggota DPR yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dilawan sejumlah dosen Universitas Gadjah Mada ( UGM) Yogyakarta. Mereka melawan dengan jalan  menggalang petisi menolak revisi terhadap undang-undang tersebut.

Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto mengatakan, dosen-dosen UGM menolak karena beranggapan revisi itu justru akan melemahkan KPK.

Baca Juga:

“Mengingat tujuan kemerdekaan RI tidak akan tercapai selama korupsi marak di Indonesia, kami dosen UGM yang bertanda tangan di bawah ini menentang setiap upaya pelemahan penanggulangan korupsi:,” kata Sigit dalam rilis yang disampaikan kepada indopolitika.

Sigit menuturkan, KPK tidak boleh dilemahkan karena lembaga ini merupakan amanat reformasi sekaligus amanat konstitusi dalam upaya melawan korupsi. Ia melanjutkan, usulan revisi UU KPK itu pun mengejutkan masyarakat.

Ia menilai, proses pembahasan RUU KPK dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik. Petisi itu kini sudah ditandatangani oleh puluhan dosen UGM dari lintas fakultas.

“Jumlahnya nanti akan terus berlanjut,” ujar Sigit.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Badan Legislasi DPR  sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang lalu. Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu sehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *