Dosen UIN Jakarta : Gerakan Kosongkan Kelas untuk Lawan Kebijakan Kontroversial  

  • Whatsapp
Mahasiswa UIN Jakarta sebelum berangkat aksi unjuk rasa di gedung DPR Jakarta, Selasa (24/9).

INDOPOLITIKA.COM- Sejumlah dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung penuh aksi unjuk rasa ribuan mahasiswanya, ke gedung DPR, Selasa (24/9). Dosen UIN menganggap, mahasiswa berkewajiban melawan kebijakan penguasa yang kontroversial.

“Saya malah senang kalau ada mahasiswa demo. Pasti dia mahasiswa jagoan melampaui banyak hal. Sudah enggak mikir nilai lagi karena sudah kuasai semua teori,” jelas salah seorang dosen UIN Jakarta, Adi Prayitno, saat dihubungi, Selasa (24/9).

Berita Lainnya

Menurut Adi, demo adalah ekspresi mahasiswa karena merespons isu politik, dalam hal ini terkait penolakan terhadap Undang-undang KPK dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Ajakan mengosongkan kelas pun menjadi lumrah,  katanya, asalkan tanpa paksaan.

Secara formal, Adi juga menjelaskan, dalam satu semester ada 14 pertemuan dan ada kesempatan tiga kali tak mengikuti perkuliahan. Kesempatan itu boleh saja digunakan untuk demo.

“Demo kan tak tiap hari. Sifatnya insidental. Tergantung isu yang lagi aktual. Bebas saja jika mahasiswa demo dan ngajak yang lain. Yang penting tugas akademiknya bagus. Bahkan banyak yang demo karena lagi tak ada jadwal kuliah,” jelas Adi.

Ribuan mahasiswa berbagai perguruan tinggi memadati jalan untuk unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta.

Koordinator Aksi, Mufti Arif mengatakan, sebagian besar mahasiswa memang sengaja meliburkan diri untuk ikut serta dalam aksi demo ke gedung DPR ini, membawa serta banyak gugatan yang akan disampaikan. “Kuliah liburin diri saja. Yang lain juga pasti sama. Kita sebagai mahasiswa harus memiliki sense of sosial,” kaya Ali ditemui sebelum berangkat bersama teman-temanya.

Akhmad Zakky, Dosen Sastra Inggris di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, menganggap wajar mahasiswa yang ikut demo demi mengekspresikan kekecewaannya terhadap anggota dewan yang hendak mengesahkan RKUHP.

Zakky memahami  peran mahasiswa yang terdidik secara akademis untuk membantu masyarakat menyuarakan penolakan terhadap pembuatan aturan yang ganjil. “Gerakan ‘kosongkan kelas’ itu, kan, akumulasi dari kekecewaan mahasiswa atas tindakan DPR yang ngotot mengesahkan RUUKUHP. Jadi, gerakan ‘kosongkan kelas’ itu sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi di kampus,” tutupnya.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *