INDOPOLITIKA.COM – Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menekankan agar ketua MPR terpilih bisa melanjutkan semangat MPR periode sebelumnya (2014-2019), terutama wacara amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Basarah mengatakan pada periode sebelumnya sudah terbentuk panitia ad hoc terkait amandemen terbatas ini. Tetapi wacana itu belum juga terlaksana hingga DPR periode 2014-2019 berakhir pada 30 September lalu. Selanjutnya, mereka memberikan rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945 untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya.
“Diminta untuk melanjutkan amandemen terbatas. Walalupun sama-sama kita tahu di DPR tidak ada istilah carry over,” ujar Basarah di kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10).
Basarah melihat, amandemen terbatas ini kemudian menjadi hal mendesak yang perlu dipertimbangkan. Di mana dengan kembali menghidupkan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi. “Sehingga tidak setiap ganti presiden, selalu ganti kebijakan,” ucapnya.
Oleh karena itu, isu penghidupan GBHN diusulkan okeh PDIP dalam Kongres V di Bali belum lama ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat.
Di luar dari pada itu terkait namanya masuk dalam daftar balak calon ketua MPR, Basarah mengaku tidak akan terpilih menjadi pimpinan melainkan wakil MPR saja. Hal ini sejalan dengan wacana partai pengusingnya yang tidak ingin isu The Winner Take All (atau menguasai semua pemerintahan).
Sebagaimana diketahui, PDIP mmeiliki peran penting dalam pemerintahan negara seperti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berasal dari PDIP. Bahkan, baru-baru ini Puan Maharani yang juga berasal dari PDIP dilantik menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR).
“Maka tidak eloklah jika ketua MPR juga diambil oleh oleh PDI. Bu Mega hanya menugaskan saya ssbagai calon wakil ketua,” tandasnya.[ab]
Tinggalkan Balasan