DPR Banyak Perusahaan Manipulasi Data Gaji Ke BPJS

  • Whatsapp
Anggota Komisi XI DPR Ahmad Hatari

INDOPOLITIKA – Anggota Komisi XI DPR Ahmad Hatari mengatakan, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut ada 2.348 perusahaan yang memanipulasi data gaji kepada BPJS Kesehatan.

“Siapa yang mau bantah ini?, manipulasi data, tata kelola yang kacau,” kata Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/2).

Baca Juga:

Hatari mengungkapkan, dalam hasil auditnya, BPKP menyimpulkan adanya 24,77 juta peserta BPJS Kesehatan yang bermasalah. Dari data itu, 17,7 juta jiwa mengalami masalah NIK di mana NIK ganda mencapai 10 juta, kolom faskes NIK yang kosong sekitar 21.000, dan sisanya NIK peserta sudah meninggal.

Disisi lain, audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tujuan tertentu yang diterima komisi XI juga menunjukkan adanya 528.120 pekerja belum didaftarkan oleh 8.314 perusahaan.

“Ini terkonfirmasi dengan temuan BPKP, bahwa badan usaha yang belum tertrib dengan tidak didaftarkan secara penuh pesertanya adalah 500 ribu peserta,” imbuh Hatari.

Oleh karena itu, persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan harus diselesaikan secara bersama-sama, khususnya antar pemerintah. Mulai dari penyelesaian data hingga keputusan untuk menyesuaikan iuran.

“Karena, sulit menyelamatkan BPJS, satu tahun itu asumsi tagihannya pada 2019 sebesar Rp32 triliun. Estimasi defisit harus ditutup dulu dan iuran baru bisa membantu BPJS Kesehatan di 2020,” tukasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *