DPR Buka Peluang Sahkan Calon Panglima TNI Sebelum Masa Reses Akhir Tahun

Jenderal Andika Perkasa/net

INDOPOLITIKA.COM – Teka-teki calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa yang tahun ini memasuki purnatugas masih misteri. Kendati demikian, Komisi I DPR RI memastikan sudah mengenal rekam jejak seluruh kepala staf matra TNI, yang akan dipilih Jokowi menggantikan Andika nantinya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut surat presiden (surpres) mengenai usulan calon pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun diterima DPR RI pada sore hari ini, Rabu.

“Sudah berkomunikasi dengan pemerintah, sore ini masuk,” kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Meski demikian, dia memastikan bahwa Komisi I DPR mengenal kandidat calon tersebut.

“Siapa pun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.

Seperti diketahui, masa aktif Panglima TNI Jenderal Andika akan berakhir pada 21 Desember 2022 mendatang. Sehingga, Dasco berharap surpres tersebut bisa diterima secepatnya sebelum DPR RI memasuki masa reses per 15 Desember 2022.

“Sampai saat ini Surpres dari presiden belum kita terima. Tetapi mudah-mudahan minggu (pekan) ini sudah masuk ke DPR. Minggu (pekan) ini kan bisa besok, bisa lusa, bisa juga hari ini,” kata Dasco saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dasco menjelaskan, jika nantinya Surpres tersebut sudah diterima, pihaknya akan segera memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR dan supaya tidak terjadi pelanggaran secara peraturan perundang-undangan.

“Mekanisme di DPR kan ada, tapi kita nanti minta supaya surat diproses sesuai dengan mekanisme tapi dengan waktu yang cepat,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengungkapkan pihaknya masih membuka peluang kemungkinan calon panglima tersebut disahkan sebelum DPR masuk masa reses pada 15 Desember 2022 mendatang.

“Ya kemungkinan itu terbuka karena mengingat waktu yang kita mau reses ini kan tanggal 15 Desember 2022. Nah sehingga kita akan upayakan proses-proses itu berjalan sampai sebelum kita reses,” tegasnya. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *