DPR: Kepala Desa Harus Objektif Data Penerima Bantuan

  • Whatsapp
Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis

INDOPOLITIKA.COM – Kasus wabah corona di Indonesia terus meningkat, Data per tanggal 24 April 2020, Kasus Positif Corona diIndonesia sudah menyentuh Angka 8.211 orang, dimana diantaranya 1.002 orang dinyatakan sembuh, dan 689 Orang meninggal dunia.

Untuk itu, pemerintah dalam hal ini telah siap memberikan stimulus 405,1 T dalam penangangan wabah serta bertujuan memutus rantai penyebaran virus corona untuk dapat membantu dan menjamin hak hidup bagi warganya.

Berita Lainnya

Selain itu berbagai cara dilakukan pemerintah, Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa., adapun mekanisme penyalurannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai setiap bulan, atau ditranfer ke rekening.

Jangka waktu masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020 dan besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga. Monitoring dan evaluasi skema BLT Dana Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sedangkan penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis menyampaikan bahwa kepala desa sebagai penanggung jawab program harus betul-betul objektif.

“Kepala Desa harus objektif dalam mendata keluarga penerima BLT Covid 19, apalagi program BLT Covid 19 ini juga ada yang dari KEMENSOS RI, nilai uang yang diterima dan mekanisme pendataan nya juga hampir sama,” kata Iskan di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Iskan juga berpesan saat mendata masyarakat yang terkena dampak langsung covid-19 ini, harus dilakukan secara profesional.

“Saya harap semua harus benar-benar masyarakat yang terdampak covid-19, juga termasuk mereka yang dalam golongan orang miskin baru, orang yang kehilangan mata pencahariannya, orang miskin yang belum terdata, dan orang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dikarenakan penerima bantuan ini juga diluar dari penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” paparnya.

“Dalam pendataan, saya minta untuk tidak mengedepankan kedekatan emosional seperti keluarga, teman dekat, tetangga dan sebagainya. Saya tidak mau itu terjadi, penilaian harus objektif agar bantuan yang diberikan tepat sasaran,” pungkasnya. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *