DPR-KPK Saling Lempar soal Ide Revisi UU KPK

  • Whatsapp
KPK Vs DPR

INDOPOLITIKA – Langkah DPR membahas Revisi UU KPK dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga antirasuah di negeri ini.

DPR membantah punya rencana senyap seolah mengambil langkah sendiri terkait usulan merevisi UU KPK. Komisi III malah mengungkapkan, permintaan revisi UU KPK disampaikan KPK kepada DPR November 2015 lalu.

Baca Juga:

Permintaan tersebut terus dibahas oleh DPR mulai dari Badan Legislatif (Baleg), rapat fraksi dan rapat bersama dengan DPR. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut, mekanisme pembahasan RUU KPK dilakukan secara transparan dan diketahui oleh semua fraksi.

Ia membantah tujuan revisi UU KPK adalah pelemahan KPK secara diam-diam oleh DPR.

“Enggak mungkinlah di DPR ada operasi senyap, karena semuanya terjadwal dan terdokumentasi, secara transparan,” ucap Arteria di D’Consulate Resto, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

“KPK ingin kewenangan penyadapan dan merekam, pembentukan dewan pengawas, kewenangan KPK untuk SP3, berikutnya terkait penyelidik, penyidik, dan penuntut umum, semua yang diinginkan telah di respons dengan cermat, khidmat, prosedural, melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku di DPR,” kata Arteria.

“Kemudian tentang pegawai. Empat hal itu dibicarakan dengan pemerintah. Dan pemerintah setuju,” kata Masinton menambahkan.

Merujuk tanggal 19 November 2015, ketika itu komisioner KPK terdiri dari Taufiequrachman Ruki selaku pelaksana tugas ketua, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi selaku plt wakil ketua, serta Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain sebagai wakil ketua definitif.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki membantah pernah mengusulkan revisi UU KPK. Ia mengaku tak pernah mengusulkan hal tersebut. “Tidak benar,” ujar Ruki saat dikonfirmasi, Sabtu (7/9).

Lebih lanjut, KPK mengaku tak pernah dilibatkan tentang pembahasan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tersebut. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merasa RUU KPK belum perlu dilakukan. Sebab, ia menganggap, sejumlah poin dalam UU KPK masih sangat relevan dengan kerja KPK saat ini.

“Bagi kami saat ini, KPK belum membutuhkan revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK. Justru dengan UU ini KPK bisa bekerja menangani kasus-kasus korupsi, termasuk OTT (Operasi Tangkap Tangan), serta upaya penyelamatan keuangan negara lainnya melalui tugas pencegahan,” ungkap Syarif.

Syarif menegaskan penolakannya terhadap pembahasan revisi UU KPK yang kini dilakukan DPR. Dengan adanya RUU KPK tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR telah membohongi rakyat Indonesia dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pembahasan revisi UU KPK tanpa melibatkan KPK tersebut dianggap menjadi pengabaian terhadap suara rakyat. Sebab mayoritas rakyat menolak revisi tersebut karena melemahkan KPK seperti poin Dewan Pengawas KPK, penyadapan atas izin Dewan Pengawas KPK, dan SP3.

“Pembahasan revisi UU KPK yang secara diam-diam menunjukkan DPR dan pemerintah tidak mau berkonsultasi dengan masyarakat yang diwakilinya,” tegas Syarif.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *