DPR RI Dukung BNPB Menjadi Kementrian

  • Whatsapp
Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak

BNPB sebagai badan yang dibuat untuk menjadi institusi yang tanggap bencana digadang-gadang akan berubah status dari badan menjadi Kementrian. hal ini disampaikan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) menyepakati untuk meningkatkan status kelembagaan badan penanggulangan bencana tersebut untuk menjadi Kementerian. Anggota Komisi VIII DPR RI Deding Ishak menilai, karena saat ini masih berstatus sebagai badan koordinasi, BNPB akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan peningkatan anggaran.

“Agar anggarannya tidak terganggu dengan fungsi dari kelembagaan, Komisi VIII sepakat untuk mengusulkan agar ada perubahan status dari Lembaga dalam bentuk Badan, menjadi Kementerian teknis. Apalagi Presiden sudah memberikan arahan terkait mitigasi bencana kepada BNPB dan stakeholder lainnya. Tentu ini menjadi kewajiban kita semua,” papar Deding saat ditemui di sela-sela RDP Komisi VIII DPR RI dengan BNPB di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (18/6/2019).

Muat Lebih

Berdasarkan Data Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BNPB per 14 Juni 2019, tren bencana di Indonesia tahun 2019 mencapai angka 1.993 kejadian, dengan komponen terbesar terdapat pada bencana angin puting beliung, diikuti dengan banjir dan tanah longsor. Kepala BNPB Doni Monardo juga mengatakan, pada tahun 2018 korban bencana di Indonesia menempati peringkat pertama di dunia. Bahkan selama 19 tahun terakhir, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah korban bencana terbanyak setelah Haiti.

Dengan urgensi inilah, Anggota Komisi VIII DPR RI Desy Ratnasari mengusulkan perlu dikuatkannya BNPB menjadi Kementerian Bencana. Hal ini didasari oleh banyaknya kendala dalam koordinasi dengan lembaga daerah dan tumpang tindih dalam penanganan kebencanaan yang membuat BNPB tidak maksimal. “Kenapa tidak sekalian dikuatkan menjadi kementerian, sebagai lembaga yang ultimate, jangan nanggung,” pungkasnya.

Peningkatan posisi ke level kementerian ini juga dinilai akan menambah efektivitas program dan terkait dengan besarnya anggaran di RAPBN 2020. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, salah satu langkah meningkatkan anggaran adalah dengan peningkatan status kelembagaan. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI akan mengadakan rapat lanjutan dengan pihak-pihak terkait.

“Peningkatan status ini nantinya akan ada rapat khusus dengan tim BNPB yang sudah ditugaskan oleh Mensesneg untuk membicarakan hal itu. Apakah itu harus dengan mengubah undang-undang atau tanpa mengubahnya. Kami akan bertemu segera. Kami juga gembira BNPB sudah diminta oleh Setneg untuk membicarakan kemungkinan kenaikan status ini. Bukan hanya ide dari DPR tapi juga dari Pemerintah,” tutup Sodik. (DB)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *