DPR RI Siap Bentuk Panitia Khusus Ibukota Pindah

  • Whatsapp
Desain ibukota baru

INDOPOLITIKA – Pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ibukota negara Indonesia bakal dipindah ke kawasan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8), kritikan makin sering bermunculan.

Bahkan, pihak DPR RI sendiri bakal membuat Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibukota untuk membahas undang-undang tersebut. Bagaimana tidak dikritisi. Sejauh ini pemerintah belum memiliki UU yang mengatur tentang rencana pemindahan ibukota negara.

Baca Juga:

“Tidak tertutup kemungkinan akan dibahas di Pansus. Karena akan ada banyak aspek di mana bidang tugasnya itu atau bidang yang menjadi materi yang menjadi UU itu tidak hanya urusan Komisi II, komisi pemerintahan,” kata anggota DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8).

Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, koalisi pemerintah sangat solid mendukung keputusan Presiden Jokowi untuk pemindahan ibukota. “Menjadi tekad kami semua kan kalau koalisi pemerintahan saat ini DPR ada enam fraksi, dan kemudian periode yang akan datang ada enam fraksi tentu kami harus merespons sebagai sebuah koalisi yang mendukung pemerintahan,” tutur Arsul.

Lebih lanjut kata Sekretaris Fraksi PPP di DPR ini, pembahasan UU tentang pemindahan ibukota itu nantinya akan mengikat seluruh lembaga negara, termasuk presiden dan DPR periode berikutnya.

“Perlu adanya landasan Undang-Undang karena proses pemindahan ibukota akan lama. Kalau ada Undang-Undangnya maka ini akan mengikat siapa pun, termasuk DPR dan presiden yang akan datang,” papar Arsul.

Sekjen PPP ini menyatakan, Undang-Undang diperlukan sebagai dasar hukum adanya kesepakatan politik antara eksekutif dengan legislatif. “Kalau tanpa ada landasan Undang-Undang itu takutnya nanti bisa berubah pikiran presiden berikutnya,” tandas Arsul.

Di tempat yang sama, Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengaku tak sepakat dengan keputusan Presiden Jokowi untuk memindahkan ibukota. Dia menilai, keputusan Jokowi tersebut cacat prosedur, lantaran dilakukan tanpa payung hukum (UU) untuk ibukota baru.

“Ini cacat prosedur. Seharusnya pemerintah mengajukan dulu RUU pemindahan ibukota. Artinya pemerintah boleh memindahkan ibukota, tapi dengan syarat itu regulasinya mesti dipenuhi,” tandas Yandri.

“Selama UU belum disahkan tentang pemindahan ibukota, maka pembangunan apa pun di situ ilegal. Dana yang digunakan untuk membangun itu ilegal, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan secara UU,” sambung dia.

Apalagi, kata dia, saat ini keuangan negara tidak stabil dan banyak isu lain yang mestinya lebih diperhatikan. “Memang banyak pertanyaan dari sisi biayanya di tengah-tengah utang kita sangat tinggi dan pidato Pak Jokowi hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,3 persen. Itu pun belum tentu tercapai. Menurut kami dari Fraksi PAN belum saatnya memindahkan ibukota,” tegas Yandri.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku mendukung kebijakan pemerintah Presiden Jokowi dalam memindahkan ibukota ke Kaltim. Meski demikian mantan lawan Jokowi di Pilpres 2019 tersebut memberikan empat catatan.

“Pada prinsipnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra setuju dilakukan pemindahan ibukota dengan catatan,” kata Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta, kemarin.

Prabowo, menurut Dahnil, telah menyampaikan kepada seluruh anggota Fraksi Partai Gerindra bahwa pemindahan ibukota sudah merupakan rencana jangka panjang yang menjadi usulan Gerindra sejak 2014.

Menurut Dahnil, Prabowo memiliki empat catatan terkait terkait pemindahan ibukota. Salah satunya, kata Dahnil, kebijakan tersebut harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. “Kebijakan itu tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang,” ujarnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *