DPR ‘Semprot’ Sri Mulyani Soal Sanksi Telat Bayar BPJS Kesehatan

  • Whatsapp
Sri Mulyani

INDOPOLITIKA – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta, menilai usulan sanksi bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak etis. Seharusnya pemerintah mencari akar masalah yang memicu defisit anggaran Lembaga tersebut.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan peserta BPJS Kesehatan yang menunggak iuran tidak bisa memperpanjang SIM. Di samping itu juga tidak bisa mendaftarkan sekolah anaknya.

Baca Juga:

“Kalau sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan dikaitkan dengan hak untuk masuk sekolah, ini jelas sudah kelewat batas. Bu Menteri mestinya memahami amanah konstitusi, pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat. Saya kira sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada usulan sanksi melarang rakyat sekolah,” kata Sukamta di Jakarta, kemarin.

Sekretaris Fraksi PKS ini berpendapat, Pemerintah semestinya fokus kepada penyelesaian akar masalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan, mengapa setiap tahun mengalami defisit.

Laporan audit BPKP sebagaimana disampaikan Menkeu menyebutkan akar masalah BPJS Kesehatan alami defisit karena adanya rumah sakit yang melakukan kebohongan data, yakni jumlah layanan melebihi jumlah peserta.

Selain itu adanya perusahan yang mengakali iuran, peserta aktif rendah, data tidak valid dan persoalan manajemen klaim. Dari data temuan BPKP tersebut tidak menyebutkan akar persoalan ada pada besaran premi, hal ini menurut Sukamta penting untuk diketahui oleh publik.

“Saya berharap Pemerintah dan pihak BPJS Kesehatan sampaikan terlebih dahulu bagaimana perencanaan mengatasi akar masalah yang ada. Keputusan Pemerintah menaikkan besaran premi pasti akan membebani masyarakat yang tidak mampu, jika akar masalah belum diatasi dan pasti tidak akan ada jaminan uangnya mencukupi,” jelas Sukamta.

Lebih lanjut Anggota DPR RI asal Yogyakarta itu mengaku, beberapa kali mendapatkan keluhan dari daerah terkait adanya tunggakan BPJS ke rumah sakit yang angkanya di tiap RS sampai miliaran rupiah.

Sementara, saat ini Pemerintah Daerah dengan keberadaan UU 23/2014 tidak lagi memiliki kewenangan mengadakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagaimana dulu diatur dalam UU 32/2014. Kondisi ini bisa mengganggu upaya pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat di daerah.

“Pemerintah perlu segera mengatasi persoalan yang dialami di daerah. Jika situasi pelaksaan BPJS tidak kunjung baik dan menyebabkan pelayanan kesehatan di daerah karut marut, saya pikir perlu segera dikaji kembali oleh DPR soal kewenangan daerah di dalam UU untuk mengelola Jamkesda sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” tandas Sukamta.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *