DPR Sudah Bertindak Inkonstitusional!

  • Whatsapp
Ketua YLBHI Asfinawati (ist)

INDOPOLITIKA.COM- Ketua YLBHI Asfinawati menilai, DPR telah melakukan tindakan inkonstitusional dalam proses revisi UU KPK, yang kemarin disahkan. Mereka (DPR,red), kata Asfin, sengaja secara diam-diam membahas revisi UU KPK.

“Pembahasan secara diam-diam itu dilakukan untuk menutup partisipasi publik dalam pembahasan revisi UU KPK. Ini tindakan inskonstitusional,” ucap Asfin kepada Indopolitika.com saat dihubungi, Selasa (17/9/2019).

Baca Juga:

Hal itu, menurut Asfin, diluar prosedur dan kebiasan yang biasa dijalankan DPR dalam pembahasan RUU. Biasanya, kata Asfin, DPR selalu melibatkan instansi terkait dan civil society saat membahas RUU.

“Kalau mereka mau (melibatkan instansi terkait dan civil society), nggak akan sampai disahkan. Ini kekuatan oligarki sudah menguasai DPR dan pemerintah. Mereka (DPR dan pemerintah) tidak lagi bekerja untuk rakyat sesuai konstitusi dan UU,” tegasnya.

Sebelumnya, DPR telah mengesahkan revisi Rancangan Undang-Undang KPK menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna.

Setidaknya ada tujuh poin perubahan dalam beleid tersebut.

Ketujuh poin itu adalah; kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum bagian dari eksekutif, pembentukan dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, serta mekanisme penghentian penyidikan danĀ  penuntutan.

Kemudian, soal koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta sistem kepegawaian KPK. [sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *