DPR Tolak Iuran BPJS Naik, Silahkan Menkes dan Fachmi Cs Cari Solusinya

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Komisi IX DPR RI kembali melanjutkan rapat maraton bersama Menteri Kesehatan, Dirut BPJS serta Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kamis (7/11/2019) hingga dinihari sekitar pukul 02.30WIB. Pada intinya, DPR menolak kenaikan premi BPJS terutama untuk kelas III serta meminta BPJS mereviu kembali aturan keharusan seluruh anggota keluarga mendaftarkan diri sebagai peserta.

Rapat maraton yang lebih menyoroti kenaikan tarif iuran BPJS itu akhirnya menghasilkan 10 poin kesepakatan bersama untuk segera direalisasikan para pihak yang diundang tersebut. Rapat itu sendiri dihadiri langsung Menteri Kesehatan Terawan, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris dan Ketua DJSN Tubagus Achmad Choesni.

Baca Juga:

Ke-10 hasil rapat yang disampaikan Komisi IX itu yakni :

  1. Komisi IX DPR RI setelah mendengar aspirasi masyarakat tetap konsisten terhadap hasil kesimpulan rapat kerja gabungan komisi IX dan Komisi XI dengan Menteri Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua DJSN dan Dirut BPJS Kesehatan pada tanggal 2 September 2019, untuk tidak menaikkan premi JKN bagi peserta Bukan Penerima Upah (PBU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas tiga.
  2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mencari pembiayaan terhadap selisih kenaikan iuran JKN, bagi peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja atau BP kelas 3 selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019.
  3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan dan pemerintah untuk memfinalisasi data cleansing terhadap sisa dana PBI APBN bermasalah, hasil audit dengan tujuan tertentu atas aset jaminan sosial kesehatan tahun 2018, oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selambat-lambatnya akhir November 2019.
  4. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, dan BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan data cleansing terhadap 96,8 juta data penerima bantuan iuran (PBI) karena adanya exclusion atau kesalahan eksklusi dan inclusion error atau kesalahan inklusi, dalam penetapan sasaran PBI.
  5. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam mencari penyelesaian permasalahan pemenuhan hak jaminan sosial bagi pegawai pemerintah (PP) Non Pegawai Negeri atau (PPNPN).
  6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data kepesertaan PBI APBN seluruh Indonesia selambat-lambatnya 18 Desember 2019.
  7. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2007 tentang akreditasi rumah sakit, khususnya lembaga akreditasi untuk berafiliasi dengan lembaga International Society for Quality Care (ISQua).
  8. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk segera menyelesaikan tunggakan klaim Rumah Sakit-Rumah Sakit di seluruh Indonesia
  9. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan jumlah tempat tidur (TT) kelas 3 di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)
  10. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS kesehatan untuk mereview peraturan BPJS Nomor 6 Tahun 2018 tentang tata cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan BPJS Kesehatan, agar tidak ada keharusan untuk mendaftarkan seluruh anggota keluarga dalam satu kartu keluarga.[asa]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *