DPRD Jamin Pansus Banjir Bukan Untuk Lengserkan Anies

  • Whatsapp
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat meninjau banjir di Jakarta.

INDOPOLITIKA.COM – DPRD DKI sepakat membentuk panitia khusus (pansus) banjir. Pansus banjir bertujuan untuk mencari duduk permasalahan dan solusi serta langkah konkret untuk menuntaskan banjir.

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, tujuan dibentuknya Pansus Banjir sejatinya adalah dalam rangka membantu Gubernur DKI Anies Baswedan dalam mengatasi persoalan banjir. 

Berita Lainnya

Dewan, kata Riano, sebagai bagian dari Pemprov DKI bersama eksekutif sangat berkepentingan untuk ikut membantu warga Jakarta agar tidak terus menerus menjadi korban banjir. 

“Pansus akan menelisik masalah-masalah dasar penyebab banjir, serta mencari solusi pencegahan dan penanganan banjir. Bagi kami, ini sangat diperlukan. DPRD ingin mencari tahu penyebab utama banjir yang belakangan sering terjadi,” kata Riano, di Jakarta, Sabtu (29/2/2020). 

Riano berpendapat, dalam menangani masalah banjir harus dilakukan bersama. Menurutnya, semua pihak harus terlibat, mengingat masalah banjir ini memang sudah sering terjadi di Jakarta. Bahkan, sejak bertahun-tahun lalu. Selain itu, Pansus Banjir juga akan mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja eksekutif dalam menangani banjir sejauh ini. 

“Kerja Pansus sesungguhnya untuk membantu Pemprov dalam merumuskan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Jadi, Pansus Banjir ini bukan untuk mencari-cari kesalahan Anies, bukan,” tegas Riano. 

Karena itu, Anggota Komisi D ini menyatakan, tidak perlu ada kekhawatiran Pansus Banjir akan berujung pada impeachment atau politisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. 

“Enggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada itu upaya untuk menjatuhkan Pak Anies, saya kira terlalu jauh,” ucap Riano. 

Dia juga menegaskan, Pansus Banjir hanya akan fokus pada evaluasi, intropeksi, dan perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir Jakarta. Lagi pula, Riano menambahkan, Pansus juga merupakan hak dewan untuk melakukan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja eksekutif.

“Khususnya, dalam kebijakan Pemprov yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Jakarta. Jadi, Pansus itu bukan barang haram. Pansus menjadi haram bila digunakan untuk melengserkan Anies,” tutup Riano.[ab]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *