Pemerintahan

Dukung Gerakan Reboisasi Presiden Jokowi, KSP Sinergikan Kementerian dan Lembaga

JAKARTA – Reboisasi dan penanaman pohon merupakan salah satu solusi jangka panjang yang tepat untuk melindungi tanah, memperbaiki hutan dan menghentikan erosi. Dengan penanaman kembali pohon hidup diharapkan bisa mengurangi erosi dan memperbaiki hutan gundul.

Kesimpulan itu terungkap dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga tentang arahan Presiden Jokowi mengenai penanaman kembali hutan di Kantor Staf Presiden, Rabu, 3 Oktober 2018.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menekankan, arahan Presiden Jokowi terkait reboisasi ini dapat terwujud jika ada kerja sama dan dukungan yang solid dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, KPK, serta instansi-instansi terkait lain.

Ditegaskan, keberhasilan reboisasi tidak bisa terlihat secara langsung, paling cepat terlihat dalam jangka waktu 5-10 tahun. Namun, gerakan ini dapat terasa manfaat ekonominya dnegan peningkatan sektor ekonomi dari penanaman bibit kemiri, jengkol, macadamia, dan karet,

Masyarakat harus mendapat dampak ekonomi

Untuk mengurangi peluang gagal program, dan resiko penyalahgunaan anggaran, apalagi kegiatan ini berlangsung di tahun politik, KSP mengusulkan agar program penanaman pohon ini dilakukan pada saat musim hujan dimulai dengan pertimbangan yang lebih rinci, bergantung pada lokasi dan jenis pohon.

“Output program penanaman pohon adalah ‘pohon hidup’ dan bukan sekedar ditanamnya pohon,” kata Yanuar. Selain itu, setelah penanaman pohon, program yang harus melekat pada program ini adalah pemberian shelter dan penyiraman. Setiap daerah yang akan ditanam pohon harus menunjukkan bagian APBD-nya untuk perawatan pohon setiap tahunnya.

Khusus untuk daerah/kawasan yang terdapat program Perhutanan Sosialnya, pohon yang ditanam harus pohon tanaman buah. Tujuan khusus jenis pohon ini adalah agar masyarakat bisa dilibatkan dalam merawat pohon tersebut. Untuk itu, KLHK agar memaparkan rencana kerja dan rancangan kerjasama untuk isu penguasaan lahan.

Tujuannya adalah agar rancangan kerja pelibatan masyarakat menyebutkan hak-hak atas lahan, hak-hak atas pohon dan atas hasil pohon.

Pengawasan program reboisasi ini juga melibatkan Civil Society Organization dalam pemantauan selama kurun waktu pemantauan.yn3

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close