Khawatir Boleh, Jangan Paranoia
Kekhawatiran sejumlah purnawirawan jenderal terkait potensi perang kawasan hingga perang dunia pada dasarnya dapat dimengerti. Mereka adalah orang-orang yang ditempa oleh pengalaman panjang membaca peta konflik global, dinamika geopolitik, serta sejarah peperangan. Fakta objektifnya, memang tidak pernah ada masa di mana dunia benar-benar steril dari konflik. Perang selalu ada, berpindah tempat, berganti aktor, dan berubah bentuk.
Namun pada saat yang sama, kekhawatiran tersebut juga bisa disebut sebagai paranoia berlebihan. Mengapa? Karena para pemimpin negara—terutama negara besar—sesungguhnya menyadari betapa mahalnya perang. Perang modern bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi juga biaya tinggi, boros, mahal dan memunculkan kehancuran ekonomi. Belum lagi krisis sosial, runtuhnya legitimasi politik, dan korban sipil dalam jumlah masif. Tidak ada perang besar hari ini yang benar-benar “menguntungkan” para pelakunya.
Dunia Butuh Pemimpin Pelopor Perdamaian
Yang lebih dibutuhkan dunia saat ini bukan narasi ketakutan, melainkan hadirnya pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan memiliki keberanian moral untuk memelopori perdamaian. Dunia tidak kekurangan konflik: perang Rusia–Ukraina, konflik Yaman–Arab Saudi, ketegangan Kamboja–Thailand, dan sejumlah konflik kawasan lain menjadi bukti bahwa diplomasi sering kalah oleh kepentingan sempit. Justru di sinilah peran kepemimpinan global diuji—bukan dengan ancaman senjata, melainkan dengan kemampuan menghentikan perang yang sedang berlangsung.
Perlombaan senjata sendiri sejatinya tidak bisa dilepaskan dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan ekonomi. Negara yang memiliki industri pertahanan canggih tentu ingin menjual produknya. Negara yang merasa terancam ingin membeli. Negara berkembang pun terdorong membangun industri militernya sendiri. Ini adalah siklus yang lebih banyak digerakkan oleh logika pasar dan kepentingan ekonomi-politik, bukan semata kesiapan menghadapi perang dunia.
Narasi tentang negara invasif dan arogan seperti Amerika Serikat yang seolah-olah menjadi pemicu perang global juga perlu ditempatkan secara proporsional. Kekuasaan di negara demokrasi tetap dibatasi oleh waktu. Tokoh seperti Donald Trump, selain faktor usia, juga tidak mungkin berkuasa selamanya. Sistem global hari ini tidak memungkinkan satu figur menentukan arah perang dunia sendirian. Karena itu, menggambarkan seolah-olah perang dunia tinggal menunggu waktu sering kali lebih dekat pada fobia geopolitik ketimbang analisis rasional.
Bagaimana Sikap Indonesia?
Bagi Indonesia, sikap yang paling bijak adalah tetap membangun kemitraan militer dengan berbagai negara produsen alutsista, sembari memperkuat fondasi ekonomi nasional. Yang perlu dihindari adalah logika ketakutan: jangan sampai karena asumsi akan terjadi perang besar, lalu militer diperluas ke wilayah-wilayah sipil, posisi teritorial diperbanyak, atau bahkan muncul kembali wacana dwifungsi tentara dengan dalih persiapan perang. Sejarah telah menunjukkan bahwa demokrasi dan profesionalisme militer justru melemah ketika ketakutan dijadikan dasar kebijakan.
Pada akhirnya, dunia akan lebih dekat pada perdamaian ketika perdagangan berjalan baik, ekonomi tumbuh sehat, dan kesejahteraan rakyat menjadi prioritas. Negara-negara yang saling terhubung secara ekonomi cenderung berpikir ulang untuk berperang. Perdamaian bukan lahir dari tumpukan senjata, melainkan dari perut yang kenyang, pekerjaan yang tersedia, dan lingkungan hidup yang layak. Di sanalah fondasi damai yang sesungguhnya.
Tinggalkan Balasan