Efek Corona, Perludem Desak KPU Tinjau Ulang Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar (kanan) saat menghadiri Peluncuran Wajah Baru Pelayanan Informasi Bawaslu Banten dan Deklarasi Awasi Bersama Pilkada 2020 di Serang, Jumat 13 Maret 2020/Foto: Humas Bawaslu RI

INDOPOLITIKA.COM – Wabah Corona yang kini melanda Indonesia menghadang pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Karena itu, KPU didesak meninjau kembali kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak ini. Sebab, pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan. Imbauan itu menyusul instruksi Presiden untuk meningkatkan kewaspadaan nasional.

Demikian hal itu disampaikan Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil dalam keterangan tertulisnya. Dia mengatakan, bencana Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.

Berita Lainnya

“Kami mendorong KPU perlu untuk segera meninjau pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada 23 September 2020 nanti. Beberapa daerah bahkan sangat dekat dengan DKI Jakarta yang menjadi titik krusial penyebaran wabah Covid-19. Seperti Kota Depok dan Tangerang Selatan,” katanya, melalui keterangan tertulis yang diterima Indopolitika.com, Selasa (17/3/2020).

Desakan itu tentu beralasan. Sebab, rangkaian pelaksanaan Pilkada akan membuat banyak aktifitas di luar kantor. KPU harus berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan, Gugus Tugas bencana Covid-19.

“Koordinasi ini penting untuk menentukan langkah mitigasi tahapan pelaksanaan pilkada yang sangat mungkin beririsan dengan langkah pencegahan penyebaran Covid-19. Fokusnya adalah, menghindari pengumpulan orang dalam jumlah banyak, serta membatasi kegiatan di luar rumah,” katanya.

Dia mengatakan, dalam Pasal 120 ayat (1) UU No.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota memungkinkan adanya pemilihan lanjutan. Isi pasal itu yakni: dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.

“Untuk pemilihan lanjutan ini, akan dilaksanakan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti,” tutupnya.[asa]

Berita Terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *