Efek Pandemi Usaha Merugi, Masih Wajib Pajak?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Sejak kasus pandemi Covid-19 ditemukan di Indonesia pada awal 2020 lalu, nyaris seluruh sektor mengalami dampak dari virus tersebut. Tak hanya sektor kesehatan masyarakat, ekonomi hingga sejumlah perusahaan pun dinyatakan pailit. Bahkan tidak sedikit juga sejumlah perusahaan yang merugi dan memilih menutup usahanya.

Dengan munculnya kerugian akibat ganasnya virus tersebut, lantas bagaimana dengan peraturan wajib pajak di Indonesia? Untuk menjawab hal tersebut, perlu kita pahami payung hukum serta duduk persoalannya. Secara umum, pajak merupakan hal yang tidak bisa di pisahkan oleh masyarakat, karena semuanya berkaitan dengan pajak.

Berita Lainnya

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak juga berlaku di berbagai negara , tidak hanya di dalam negeri akan tetapi di luar negeri juga.

Kriteria perusahaan yang wajib membayar pajak sebagai berikut :
PT (perseroan terbatas)
FA (Firma)
CV (Perseroan Komonditer)

Namun di sisi lain terkadang tidak semua perusahaan selalu profit terkadang ada saja perusahaan yang merugi terkait berbagai banyak hal yang membuat perusahaan mereka merugi. Seperti yang terjadi pada dua tahun terkahir kondisi ekonomi Indonesia khususnya yang tidak stabil.
Lalu bagaimana jika perusahaan merugi , apakah tetap membayar pajak?

Sesuai draft RUU Perubahaan Kelima Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), diatur tentang pajak perusahaan rugi.
Perusahaan rugi bayar pajak 1%.

Berikut peraturan baru dan lama RUU KUP :

Peraturan baru:
Draft RUU KUP perubahan ke 5 UU No. 6 Tahun 1983 yaitu pajak perusahaan rugi atau pembrlakuan PPH badan jika perusahaan rugi sebagai alternative TAX yaitu 1% dari pengenaan DPP berupa penghasilan bruto.

Peraturan lama :
Dalam ketentuan lama tentang pajak jika perusahaan mengalami kerugian, setidaknya ada kebijakan yang mengatur pembebasan pajak perusahaan rugi. Hal itu didasarkan dari perhitungan komersial atau fiskal.
Peraturan baru Dalam ketentuan lama tentang pajak jika perusahaan mengalami kerugian, setidaknya ada kebijakan yang mengatur pembebasan pajak perusahaan rugi. Hal itu didasarkan dari perhitungan komersial atau fiskal.

 

Artikel Oleh: Hendra (Mahasiswa Universitas Pamulang)

Berita terkait


INDOPOLITIKA TV

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *