Eks Napi Kuroptor Boleh Nyalon Pilkada, Begini Komentar Wakil Ketua KPK

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melarang mantan terpidana korupsi maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Namun Peraturan KPU (KPU) mengimbau agar mengutamakan bukan eks koruptor.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai hal tersebut sesungguhnya bukan kompetensi KPK untuk ikut campur. Meski demikian, KPK menyarankan agar KPU dan partai politik harus selektif dalam memilih setiap kader. Mulai tahap rekrutmen, kaderisasi, kode etik dan pengelolaan keuangan.

Bacaan Lainnya

“Kalau mau komitmen dengan apa yang dilakukan KPK dengan kajian sistem integritas parpol, apa yang kita sebut sebagai politik cerdas, integritas itu jelas,” kata Saut saat ditemui dikawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).

Menurut Saut, jika pemilihan eks koruptor itu dinilai sebagai pisau analisis, artinya KPU dan Parpol tidak komitmen. “Apa benar tidak ada kaderisasi? Apa memang benar tidak ada rekrutmen? Apa memang kode etiknya seperti itu? Apakah itu etik? Jadi sekali lagi, sebaiknya memang kalo kita komit dengan rekomendasi KPK itu tidak dilakukan,” tegas Saut.

Diakuinya, saat ini, perpolitikan Indonesia juga sedang diamati oleh dunia Internasional. Untuk itu, dirinya mengimbau elit parpol dan masyarakat untuk senantiasa menata iklim perpolitikan yang bersih dan berintegritas. Termasuk mencermati hal-hal yang detail.

“Karena kita sudah sepakat indeks persepsi korupsi jadi penilaian ya kita harus masuk ke detail-detail itu. Diantaranya sampai bisa menjelaskan, gak boleh kalau pernah jadi terpidana. Nah itu yang jadikan indeks,” ujarnya.

Namun, jika di kalangan parpol dan masyarakat  kekurangan kade, dan tidak ada opsi lain untuk memilih eks koruptor meski sudah taubat atau berubah menjadi baik. Saut mengatakan itu sudah beda hal.

“Beda lagi discourse-nya, teorinya beda lagi, kan semua teori harus dibawa bersama-sama. Dalam naskah akademik kan begitu; sosiologis, filosofis, yuridis dan sebagainya harus dibawa bersama sama,” pungkasnya.

Sementara, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan pihaknya saat ini berfokus pada tahapan pilkada yang telah berlangsung.  Evi mengatakan, saat ini pencalonan pilkada untuk perseorangan telah berjalan sejak 26 Oktober. Tahapan tersebut yaitu pendaftaran hingga penyerahan syarat minimal dukungan.

Pihaknya juga menjelaskan, tetap melarang eks napi korupsi maju pilkada, namun hal ini dilakukan melalui imbauan kepada parpol. Dia juga berharap larangan tersebut nantinya dapat dimasukkan dalam UU Pilkada.

“Iya kita berharap itu kan di masukan dalam UU. KPU tetap dalam prinsipnya melarang, ingin melarang napi untuk maju sebagai kepala daerah. Tapi kami minta kepada parpol, untuk mengutamakan yang bukan napi koruptor,” ujar Evi, Jumat (6/12/2019).

Diketahui, imbauan untuk mengutamakan calon yang bukan eks koruptor tersebut terdapat dalam Pasal 3A ayat 3 dan 4 PKPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pasal tersebut, KPU meminta parpol untuk mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi dalam seleksi bakal calon kepala daerah.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *