Ekspor CPO Akhirnya Dilarang Setelah Kemarin Airlangga Bilang Boleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah). (Foto ekon.go.id)

INDOPOLITIKA.COM – Pemerintah mengubah kebijakan larangan ekspor minyak goreng. Sebelumnya hanya minyak goreng dan bahan bakunya yaitu RBD palm olein yang dilarang, kini termasuk crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah.

Keputusan tersebut diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Larangan ekspor ini akan berlaku efektif mulai besok, Kamis (28/4/2022).

“Sesuai keputusan Bapak Presiden mengenai hal tersebut dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, kebijakan pelarangan ini didetail kan yaitu berlaku untuk semua produk baik itu CPO, RPO, RBD Palm Olein, POME dan Used Cooking Oil ini seluruhnya sudah tercakup dalam peraturan menteri perdagangan,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (27/4/2022).

Perubahan aturan larangan ekspor ini ditetapkan hanya berselang sehari dari pengumuman sebelumnya. Pada Selasa (26/4/2022), Airlangga mengumumkan hanya minyak goreng dan RBD palm olein yang dilarang ekspor, sementara CPO tidak termasuk.

“Sekali lagi yang dilarang adalah RBD palm olein,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataan persnya, Selasa malam (26/4/2022).

Airlangga menjelaskan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memperhatikan kepentingan masyarakat. Kebijakan ini memastikan bahwa produk CPO dapat didedikasikan seluruhnya untuk ketersediaan minyak goreng curah agar harganya bisa Rp 14.000 per liter terutama di pasar-pasar tradisional dan untuk kebutuhan UMK.

“Sekali lagi, Bapak Presiden memperhatikan kepentingan masyarakat dan Bapak Presiden kembali komit bahwa rakyat Indonesia adalah prioritas utama dari kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan dan implementasi tersebut, pengawasan larangan ekspor akan dilakukan oleh bea dan cukai. Bagi yang melanggar pelaksanaan distribusi hasil CPO dan produk turunannya akan ditindak tegas.

“Tentu kalau ada pelanggaran akan ditindak tegas karena Satgas pangan, Bea Cukai, kepolisian akan terus mengawasi demikian juga dengan Kementerian Perdagangan,” tandasnya. [rif]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *