INDOPOLITIKA – Miliarder Elon Musk kembali melontarkan kritikan terhadap rancangan undang-undang anggaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

Elon Musk mengecam RUU pemotongan pajak dan belanja besar-besaran yang didukung Trump yang dikenal sebagai One Big Beautiful Bill, seraya menyebutnya “keji”, “menjijikan” dan bakal “meledak”. 

“Maaf, tapi saya tidak tahan lagi. RUU pengeluaran Kongres yang besar, keterlaluan, dan penuh dengan omong kosong ini adalah kekejian yang menjijikkan,” tulis Elon Musk. 

“Malu pada mereka yang memilihnya: Anda tahu Anda salah. Anda tahu itu” katanya lagi.  

Elon Musk memaparkan alasan penentangannya, dengan menyatakan bahwa pengeluaran dan pemotongan pajak yang diusulkan dalam RUU tersebut akan membengkakkan utang nasional AS. 

“Ini akan meningkatkan defisit anggaran yang sudah sangat besar menjadi $2,5 triliun (!!!) dan membebani warga Amerika dengan utang yang sangat tidak berkelanjutan,” kata Musk dalam satu posting.  

Di posting lainnya, Elon Musk menulis , “Kongres membuat Amerika bangkrut.” 

RUU itu akan memperpanjang pemotongan pajak yang ditetapkan pada tahun 2017, selama masa jabatan pertama Trump, dan menyalurkan lebih banyak dana untuk prioritas pemerintahannya, termasuk $46,5 miliar untuk pembangunan penghalang di perbatasan AS dengan Meksiko. 

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, para kritikus telah menunjukkan bahwa undang-undang tersebut akan menaikkan batas utang nasional sebesar $4 triliun.  

Undang-undang tersebut juga akan membatasi akses ke program jaring pengaman sosial seperti Medicaid dan Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), yang dikenal sebagai kupon makanan. 

Kantor Anggaran Kongres, sebuah biro nonpartisan yang menyediakan penelitian untuk Kongres, memperkirakan bahwa RUU tersebut akan menghasilkan pengurangan subsidi Medicaid sebesar $698 miliar dan pengurangan dana untuk SNAP sebesar $267 miliar. 

Pertukaran tersebut telah memicu kekhawatiran di kedua belah pihak, dengan Demokrat dan beberapa Republik menyatakan kekhawatiran bahwa konstituen mereka mungkin kehilangan akses ke layanan pemerintah yang vital. 

Sementara itu, kaum konservatif fiskal menolak keras peningkatan utang nasional. (Red)

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com