F-PKS Tolak Surat Permohonan Jokowi Pindah Ibukota

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Anggota Fraksi PKS DRP RI, Mardani Ali Sera mengatakan, hingga kini pemerintah belum mengajukan naskah akademik kajian rencana pemindahan ibukota negara lagi.

Menurut Mardani, sebelum masa tugas presiden periode pertama selesai, Jokowi sempat mengirim surat permohonan persetujuan pindah Ibukota dan slide setebal 150 an power point. Namun menurut dia, itu bukan naskah akademik.

Baca Juga:

“Makanya fraksi PKS menolak surat permohonan tersebut. Karena buat kami, ini tidak menggunakan akal sehat. Naskah akademik itu penting,” katanya saat membawakan materi dalam diskusi yang diselenggarakan ICMI Jakarta di Kampus Assyafiiyah (29/10).

Menurut dia, naskah akademik perlu dipaparkan ke DPR agar masyarakat bisa mengetahui dasar pemikiran pemerintah. Mulai dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan kajian, kajian yuridis, kajian ekonomis. Nah, kajian akademis itu yang hingga kini belum diserahkan pemerintah.

“Harusnya (pemerintah) mikir dulu baru kita bekerja. Jangan buat keputusan baru buat landasannya. Ini sangat gegabah,” ujarnya.

Dia mengatakan, secara ekonomis, rencana pembiayaan pemindahan ibukota itu rupanya lebih banyak menggunakan biaya yang bersumber dari swasta. Bukan APBN. Nantinya, akan banyak penjualan aset di ibukota setelah dipindah ke Kalimantan.

“Akan banyak penjualan aset di Jakarta untuk pindah. Ini harus hati-hati. Karena yang bisa beli aset itu terbatas. Nanti jangan-jangan ibukota lama diambil katakanlah oleh sembilan naga, ibukota baru sudah di invest sembilan naga juga. Ujungnya kita nggak punya apa-apa,” ungkapnya.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *