Fadli Zon Sebut Luhut ‘The Real President’, Dishub DKI Pasrah Keputusan Plt Menhub

  • Whatsapp
Politisi Gerindra Fadli Zon

INDOPOLITIKA.COM – Mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir sikap Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, yang juga menjabat Pelaksana tugas (Plt) Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Panjaitan, yang membatalkan rencana Pemprov DKI Jakarta memberlakukan penyetopan operasional angkutan umum dari dan ke DKI Jakarta.

Melalui akun Twitternya, politisi Gerindra itu menyebut Luhut “The Real President” atau Presiden yang sebenarnya. “Pak Luhut ini bertindak spt “the real President” ya?” cuit Fadli melalui, dikutip indopolitika.com, Selasa (31/3/2020).

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengaku pasrah atas keputusan Plt Menhub, Luhut Binsar Pandjaitan yang menunda kebijakan Dishub DKI soal penghentian layanan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarjemput antarprovinsi (AJAP) maupun bus pariwisata. “Pada prinsipnya kami mengikuti arahan beliau (Luhut Binsar-red),” tuturnya kepada Indopolitika.com, Selasa (31/3/2020).

Sebelumnya, dalam video conference pada Minggu (29/3) pukul 14.30 WIB, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat telah menyepakati penutupan layanan AKAP dari dan ke Jadebotabek mulai Senin (30/3) pukul 18.00 WIB.

Diakui Syafrin, kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif pemprov DKI Jakarta guna menekan angka penyebaran virus Covid-19 yang semakin masif. Sejak 15-29 Maret, tercatat jumlah orang yang keluar dari Jakarta menggunakan bus AKAP mencapai sekitar 108 ribu orang.

“Tentu harus kita lakukan upaya pembatasan. Nah, karena layanan AKAP izinnya dari Ditjen Perhubungan Darat, tentu kalau itu tidak disetujui ya kita juga mengikuti,” tuturnya.

Sementara, menurut Kemenhub, pihaknya tidak membatalkan kebijakan tersebut. Namun, hanya menunda. Penundaan dilakukan sambil menunggu kajian terlebih dahulu. Terlebih, mengkaji dampak ekonomi yang akan terjadi.

“Hal ini atas arahan dari Plt Menhub agar pembatasan transportasi ditunda pelaksanaannya sambil menunggu kajian yang lebih komprehensif terkait dampak ekonominya, yang juga sejalan dengan arahan Presiden,” ujar Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, Senin (30/3/2020).

Keputusan penundaan itu, kata Adita, sudah dibicarakan dengan Dishub DKI. Mereka diminta menunggu sampai kajian selesai.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *