Fahri : Yang Bilang Usulan Revisi UU KPK Ujug-ujug Berarti Tak Paham

  • Whatsapp
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

INDOPOLITIKA.COM Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul begitu saja.

“Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan,” kata fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/9).

Baca Juga:

Lantas dirinya memaparkan, sejak periode ke dua masa tugas Presiden SBY, revisi UU KPK sudah dibahas di Komisi III DPR, dilanjutkan rapat konsultasi dengan pemerintah. Kemudian di tahun 2015, ketika dimasukkan lagi sebagai usulan, terjadi tarik ulur.

Namun, sebagai rancangan undang-undang tidak pernah mundur, tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas). “Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau yang bilang  ujug-ujug, berarti dia gak paham, karena ini sudah masuk 10 tahun terakhir. Dan memang banyak masalah, masa ada UU gak boleh berubah,” tegasnya.

Terkait soal kinerja KPK selama ini, Fahri menyatakan sebaiknya mengukur kinerja KPK secara riil, tidak  hanya  menangkap orang yang salah. UU tentang KPK, kata dia, tidak memerintahkan hanya menangkap orang, tetapi mencegah, supervisi, koordinasi dan kontrol.

“UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirannya kesitu, penyidik-penyidik yang main otot aja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring,” tutupnya.{asa}

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *