INDOPOLITIKA.COM – Ekonom Senior, Faisal Basri menilai kebijakan omnibus law yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah Jokowi berbahaya. Adapun omnibus law tersebut meringkas 82 Undang-Undang yang saat ini berlaku.
Dalam pandangan Faisal, omnibus law hanya menguntungkan kepentingan para pengusaha. Sementara dari pihak buruh, akademisi dan daerah tidak dilibatkan sama sekali dalam pembahasannya yang terkesan tertutup. Padahal, salah satu omnibus law tersebut berkaitan dengan kepentingan buruh dan daerah.
“Kalau tujuan akhirnya cipta lapangan kerja, fokusnya kan pengangguran, sementara angka pengangguran turun terus di sekitar lima. Jadi bukan cipta lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran,” kata Faisal dalam sebuah diskusi di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (18/12/2019).
Kemudian, Faisal menilai pemerintah juga tak tepat mengambil kebijakan Omnibus Law untuk investasi. Karena, menurutnya, kinerja investasi Indonesia tak terlalu jelek.
“Investasi tidak jelek-jelek amat tumbuhnya 32,3 persen dari PDB dalam 5 tahun terakhir dan juga sedikit di atas PDB, walaupun tidak sebesar yang diinginkan, tapi investasi cukup besar,” ucap dia.
Maka dari itu, ia mempertanyakan tujuan kebijakan Omnibus Law. Bahkan, Faisal menganggap kebijakan Omnibus Law ini terkesan buru-buru.
Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak terlalu percaya diri karena keadaan ini bisa menimbulkan ‘bahaya’ ke depannya. [rif]
Tinggalkan Balasan