Fee Jual-Beli Jabatan ASN Rp 60-350 Juta, Bupati Pemalang Diduga Terima Total Suap Rp6,2 Miliar

Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dkk ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap/net

INDOPOLITIKA.COM – KPK resmi menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW) dan beberapa kepala dinas lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah, pada 2021-2022.

Selain jua beli jabatan, KPK menduga Mukti Agung total menerima uang haram memanfaatkan jabatanya sejauh ini mencapai Rp 6,2 miliar. Suap tersebut juga berasal dari pihak swasta.

Dalam paparannya, KPK menyebut Mukti mematok tarif dari Rp 60 juta hingga mencapai Rp 350 juta bagi siapapun yang mau menduduki posisi jabatan tertentu di Pemkab Pemalang.

Penyerahan uang suap tiap jual beli jabatan diserahkan melalui tersangka Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW) yang merupakan orang kepercayaan Mukti.

“Terkait teknis penyerahan uang dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW dimasukkan kedalam rekening banknya untuk keperluan MAW,” jelas Firli.

“Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp60 juta sampai Rp350 juta,” kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, kemarin.

Sementara itu, pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan, penerimaan jumlah uang sekitar Rp6,236 miliar yang ada itu baik uang tunai atau kes dalam buku tabungan.

Uang tersebut berasal dari bukti yang disita KPK. Yakni, uang tunai Rp136 juta dan buku tabungan Bank Mandiri atas nama Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW) dengan total uang yang masuk sekitar Rp4 miliar.

Mukti juga diduga menerima guyuran uang dari pihak swasta sejumlah Rp2,1 miliar terkait jabatannya sebagai bupati. Namun, hal itu masih didalami KPK.

KPK menetapkan enam tersangka dalam perkara ini. Yakni, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, Komisaris PD Aneka Usaha (AU) Adi Jumal Widodo (AJW); penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Slamet Masduki (SM).

Kemudian, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sugiyanto (SG); Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Yanuarius Nitbani (YN); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Mohammad Saleh (MS).

Slamet, Sugiyanto, Yanuarius, dan Saleh selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Mukti dan Adi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.