Hukum

Ferry Batara: Tidak Ada Toleransi untuk Koruptor

Ferry Batara mendukung penuh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismai

Kota Depok, Indopolitika.com — Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok Ferry Batara mendukung penuh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Bacaleg DPR RI yang maju di Dapil Jawa Barat (Jabar) VI (Kota Depok dan Kota Bekasi) ini berharap penegak hukum bebas dari intervensi manapun.

“Saya mendukung penuh kepolisian untuk mengungkap semua pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi proyek itu. Dan paling penting lagi, polisi harus bebas dari intervensi pihak manapun,” tegas Ferry Batara di Kantor DPD PSI Kota Depok, Kamis (30/08/2018).

Menurutnya, tidak ada toleransi untuk siapapun yang telah merampok uang negara. Mereka harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Para koruptor itu, kata Ferry Batara, telah meresahkan masyarakat dan memiskinkan rakyat kecil, karena itu harus menjadi musuh bersama.

“Siapapun yang terbukti korupsi jangan diberi ampun, ia harus dihukum seberat-beratnya. Karena merampok uang negara jelas-jelas memiskinkan rakyat kecil,” tutur Ferry Batara.

Ferry Batara menjelaskan, pemberantasan korupsi juga bagian dari terciptanya good governance. Selagi para koruptor masih berkeliaran, maka sulit cita-cita itu diwujudkan. Untuk itu, Ferry Batara meminta agar pemberantasan korupsi dilakukan tidak pandang bulu. Sekalipun Nur Mahmudi Ismail dianggap sebagai pejabat yang sebelumnya bersih, tetapi jika terindikasi kuat melakukan tindak pidana korupsi, juga semua yang terlibat dalam persekongkolan jahat itu harus diperiksa.

“Saya mendukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu meski dia sebelumnya penguasa wilayah, apabila terindikasi dan ada bukti permulaan yang cukup maka wajib diperiksa. Termasuk semua yang dianggap bertanggung jawab terhadap proyek pengadaan tersebut. Sehingga ke depannya tidak ada lagi yang mencoba korupsi di Depok dan terciptalah good governance,” pungkas Ferry Batara.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Depok dalam kasus korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jalan Nangka Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Depok.

Dikatakan oleh Kapolresta Depok Kombes Polisi Didik Sugiarto, bahwa proyek fiktif tersebut terkait pembebasan lahan untuk Jalan Nangka spanjang 500 meter dengan lebar enam meter. Padahal jalan tersebut sudah dibebaskan oleh pengembang yang sedang membangun apartemen di sana, yakni Apartemen Green Like View Cimanggis, Depok. Total kerugian negara akibat dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Nur Mahmudi Ismail tersebut diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. (ind)

Tags

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close
Close