Film Jejak Khilafah di Nusantara Menuai Kontroversi, Begini Pendapat Guru Besar Ilmu Sejarah UIN Jakarta

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Film ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ (JKDN) sempat jadi perbincangan di media sosial bahkan sejak beberapa hari sebelum hari penayangan secara virtual di Youtube pada Kamis (20/8/2020) hingga hari ini Sabtu (22/8/2020). Padahal di kanal YouTube Khilafah Channel film tersebut tertulis telah diblokir oleh pemerintah.

Film dokumenter ini langsung melahirkan pro dan kontra. Beberapa sejarawan yang masuk nama-namanya dalam launching film tersebut, ramai-ramai mengklarifikasi, seperti peneliti Jawa yang berasal dari Inggris, Prof. Peter Carey. Meskipun belakangan pihak pembuat film JKDN telah mengeluarkan seluruh argumentasi yang berdasar pada pikiran Peter Carey. Bahkan, tak ada lagi secuil pun wajah Peter Carey muncul di film tersebut.

Berita Lainnya

Bantahan serupa juga disampaikan Prof. Azyumardi Azra, Guru besar Ilmu Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa di Indonesia, tidak ada jejak khilafah seperti yang dinarasikan dalam film JKDN tersebut.

“Ada film Jejak Khilafah di Indonesia. Apa betul ada? Saya bilang, ya nggak ada,” kata Azyumardi dalam webinar bertemakan “Relasi Agama dan Negara : Fiqih Siyasah dan Siasat Politik”, Jumat (21/8/2020) seperti dikutip keterangan tertulis yang diterima Indopolitika Sabtu (22/8/2020).

Menurut Azyumardi, film Jejak Khilafah di Nusantara yang digarap oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut adalah upaya pembuatan sejarah yang dipaksakan.

“Kalau ilmu sejarah itu kita tidak boleh membikin-bikin fakta. Fakta yang gak ada dibikin sendiri, misal ada khilafah bagian dari Indonesia, bagian dari kerajaan Demak, bagian dari kerajaan Mataram, kerajaan Aceh itu bagian dari khilafah utsmani atau khilafah abasiyah. Nggak betul itu,” tegasnya.

Rektor UIN Syarif Hidayatullah periode 1998-2006 itu menambahkan, bahwa Jejak Khilafah di Nusantara karya HTI dibuat untuk mengelabuhi masyarakat yang tidak paham sejarah dengan cara memanipulasi sejarah yang dibuat seromantis.

“Mana ada jejak khilafah dengan Indonesia. Abasiyah itu bukan khilafah itu dinasti. Umayah juga dinasti, Otoman juga dinasti. Ini terjadi manipulasi fakta dan diromantikkan saja,” jelasnya.

Selain itu, cendekiawan muslim Indonesia itu menyampaikan bahwa kelompok pengasong khilafah itu akan terus mempropagandakan bahwa Khilafah adalah solusi dari segala solusi persoalan dunia. Bahkan untuk urusan Covid-19 saja, ia menyebut bahwa kelompok pengusung Khilafah akan menyatakan jika solusi terbaik adalah ketika sistem pemerintahan di Indonesia diubah menjadi Khilafah ala mereka.

“Seolah-olah yang bisa menyelesaikan adalah Khilafah. Semua selesai dengan syariat khilafah, seolah Covid-19 bisa selesai kalau Negara Indonesia diubah jadi Khilafah. Saya bilang ini menyesatkan,” tegasnya.

Untuk membendung narasi propaganda untuk mengubah sistem pemerintahan Indonesia menjadi negara Islam berbasis Khilafah Islamiyah ala Taqiyyuddin An-Nabhani yang dipromosikan oleh Hizbut Tahrir, adalah dengan menegaskan regulasi yang ada. Apalagi Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Ormas yang bisa membentengi Indonesia dari gerakan yang merongrong Pancasila.

“Kalau ada yang memprovokasi menolak NKRI dan hukum-hukum di Indonesia, maka harus ditindak tegas orang-orang kayak begitu. Kan UU Ormas sudah ada. Bagaimana membangun PP untuk bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.

Diketahui, Film JKDN ini diinisiasi oleh sejarawan bernama Nicko Pandawa bersama Komunitas Literasi Islam JKDN, film yang disajikan dalam bentuk dokumenter ini menceritakan tentang hubungan Indonesia yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah, terutama pada masa Khalifah Utsman.

Menurut Nicko, Khilafah Islamiyah yang dulu pernah berpusat di Turki mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nusantara. Bahkan keeratan itu telah muncul sejak masa Khalifah Utsman. Nicko menambahkan, Khalifah Utsman mengirim utusan ke China melewati Nusantara, jejaknya bisa ditemukan di daerah Lhokseumawe, Aceh Utara, berupa pemakaman keturunan Abbasiyah.

Dikutip dari barisan.co, film ini menceritakan Sultan Muhammad I pada 1404 M (808 H) yang mengirim surat kepada para pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah meminta sejumlah ulama guna diberangkatkan ke Jawa.

Selanjutnya, diberangkatkanlah para ulama dalam enam angkatan yang masing-masing terdiri dari sembilan orang. Angkatan I dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim asal Turki. Angkatan berikutnya hingga angkatan VI ditetapkan ketika ada ulama yang meninggal di angkatan sebelumnya. Kisah tersebut di kalangan masyarakat nusantara terkenal dengan sebutan Wali Songo.

Menurut Ahmad Khozinudin, yang dikaji film JKDN bukan hanya Jawa, tetapi juga Nusantara. Nusantara yang dikaji juga bukan wilayah yang hari ini disebut Indonesia, tetapi juga meliputi Malaysia, Singapura, Thailand dan Philipina. [rif]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *