Formula E Dikritik PDIP, Demokrat Nilai Sebagai Pengalihan Isu Untuk Tutupi Kasus Besar

  • Whatsapp
Anies Baswedan dan tim Formula E

INDOPOLITIKA.COM – Lintasan balap mobil listrik Formula E Jakarta atau Jakarta E-prix pada Juni nanti, bakal memakan sebagain area Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, yakni sisi selatan dan sebagian sisi barat.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan petinggi maupun kader PDIP ramai-ramai mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bacaan Lainnya

Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ikut mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggelar balapan mobil listrik atau Formula E di Monas.

Mega mengatakan Monas adalah cagar budaya. “Jangan pula saya dibenturkan sama Pak Anies. Tapi saya ngomong, Monas itu adalah sudah pasti peraturannya merupakan cagar budaya. Artinya tidak boleh dipergunakan untuk apapun juga,” kata Megawati dalam pengarahan kepada calon kepala daerah peserta Pilkada 2020 di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (19/2/2020) lalu.

“Gubernur DKI tahu apa tidak? Kenapa sih kalau mau bikin Formula E itu kenapa enggak di tempat lain.”

Menurut Megawati, Monas dibangun dengan susah payah oleh ayahnya, Presiden RI pertama Soekarno. Saat itu, kata dia, Soekarno mencari uang sendiri untuk membangun Monas. Soekarno, kata Mega, mencari uang sendiri karena takut pembangunan Monas tidak dilanjutkan pemerintah selanjutnya.

Serangan terhadap Anies tersebut memperoleh tanggapan dari mantan Anggota DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman.

“Mulai dari ketua DPRD DKI, ketua DPR RI, Sekjen dan Ketum nya semua kompak nyerang @aniesbaswedan lewat isu monas” baik terkait pohon ataupun formula E,” cuit akun Twitter @taufiqrus. Minggu (23/2/2020).

Namun politisi Partai Demokrat ini melihat ada hal lain yang sepertinya sedang terjadi. Kompaknya elit partai berlambang kepala banteng itu, menurut Taufiq, hanyalah semata-mata sebagai pengalihan isu untuk menutupi kasus besar lainnya yang sedang terjadi.

“Tapi buat saya itu semua cuma pengalihan dari berbagai kasus besar seperti Jiwasraya utamanya suap kader PDIP Harun Masiku,” tegasnya.

Keberadaan politisi PDIP Harun Masiku yang buron usai ditetapkan tersangka suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan masih menjadi misteri sampai dengan hari ini.

Sejauh ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun belum mengeluarkan informasi terbaru Harus Masiku. Drama pun masih berlanjut. Publik pun dipaksa bersabar menyaksikan episode berikutnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *