Fraksi Gerindra-PAN Dorong Pemkot Tangsel Terbuka Soal Anggaran

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Proses Pembahasan RAPBD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun Anggaran 2020 sedang berjalan dan dalam pembahasan di Badan Anggaran.

Akan tetapi, Fraksi Gerindra-PAN berpendapat bahwa dalam proses penyusunannya masih jauh dari prinsip akuntable. Hal itu itu karena detail anggaran yang diajukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel kepada DPRD selama pembahasannya masih kurang transparannya.

Muat Lebih

Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Li Claudia Chandra dari Fraksi Gerindra-PAN mengatakan, selama pembahasan RAPBD, DPRD belum mendapatkan Rancangan Kerja Anggaran (RKA). Hal ini membuat kesulitan para wakil rakyat dalam membahas anggaran yang akan diajukan oleh Pemkot untuk tahun anggaran 2020 nanti.

“Dalam pembahasan Badan Anggaran pada hari Kamis, 14 November 2019 kami meminta RKA. Tetapi Pemkot Tangsel tidak memberikan dokumen tersebut. Bagaimana kami bisa melakukan pembahasan kalau dokumen Rencana Kerja Anggarannya tidak kami pegang,” katanya, di Gedung DPRD, Kecamatan Setu, Senin (18/11/2019).

Selain itu, politisi perempuan yang akrab disapa Alin ini menjelaskan, bahwa Fraksi Gerindra-PAN menuntut Pemkot Tangsel, terbuka terkait anggaran.

“Kedepan kami meminta Dokumen RKA harus sudah diberikan jauh hari sebelum pembahasan, tidak ada lagi seperti hari ini, RKA diberikan pada saat mulai rapat pembahasan,” ucapnya.

Untuk memenuhi unsur keterbukaan tersebut Pemkot Tangsel juga harus menyediakan sebuah situs resmi terkait penyusunan anggaran, yang bisa diakses oleh publik.

“Pemkot Tangsel harus menyediakan website yang bisa diakses dan di pantau oleh seluruh masyarakat,” paparnya.

Dikatakan Alin, desakan untuk keterbukaan anggaran itu bukan untuk menghambat proses pembahasan R-APBD 2020. Akan tetapi desakan keterbukaan anggaran tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi dalam penganggaran dan pengawasan.

“Kami bukan ingin menghambat proses pembahasan RAPBD, kami berkewajiban menjalankan fungsi dan tugas kami dalam penganggaran dan pengawasan. Kami tidak ingin se-rupiah pun uang masyarakat tidak jelas penggunaannya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Alin juga menegaskan, bahwa pihaknya ingin kedepannya, setiap dalam proses pembahasan R-APBD baik murni maupun perubahan, harus benar-benar disampaikan secara terbuka.

“Kami Fraksi Gerindra-PAN ingin membangun budaya transparan dan akuntabilitas dalam penggunaan uang Rakyat,” bebernya. [rif]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *