Tak Ingin Peristiwa Pasca Pemilu 2014 Terulang Lagi

Fraksi Nasdem Akan Menolak Revisi UU MD3, Jika Hanya Untuk Bagi-Bagi Kekuasaan

  • Whatsapp
Ketua Fraksi Partai Nasdem Ahmad M Ali

INDOPOLITIKA- Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPR, Ahmad M Ali mengkhawatir rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD 3) akan merembet ke poin lain yang tidak hanya membahas soal perubahan jumlah pimpinan MPR.

“Siapa yang bisa menjamin kalau revisi UU MD 3 hanya pada pasal terkait pimpinan MPR RI?” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Baca Juga:

Dia khawatir ketika revisi dilakukan akan merembet pada poin lain yang dirasakan perlu diubah oleh para pengusul, salah satunya terkait kursi pimpinan DPR.

Ali tidak mau peristiwa di 2014 terulang lagi. Saat dilakukan perubahan pada Undang-Undang MD 3 yaitu pada pasal komposisi pimpinan DPR, hingga akhirnya partai pemenang pemilu saat itu yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mendapatkan kursi pimpinan.

“Hal itu terjadi karena di akhir periode DPR 2009-2014, mereka lakukan revisi terhadap Undang-Undang MD 3,” imbuhnya.

Ali mengungkapkan sikap fraksinya memang tidak memandang tabu terkait penambahan kursi pimpinan MPR itu. Apalagi jika dalam kajiannya bisa untuk meningkatkan kinerja MPR dan penguatan ideologi bangsa. Namun, Ali menegaskan, fraksinya akan menolak kalau usulan penambahan kursi pimpinan MPR itu hanya untuk bagi-bagi kekuasaan.

Sebelumnya, dalam draf revisi Undang-Undang MD 3 yang beredar menyebutkan, pasal 15 ayat (1) menyebutkan jumlah pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan paling banyak sembilan orang wakil ketua MPR.

Lalu dalam Pasal 15A ayat (1) menyatakan pimpinan akan dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap yang berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota dalam sidang paripurna.

Dalam pasal 15A ayat (3) disebutkan bahwa setiap fraksi dan kelompok anggota dapat mengajukan satu orang bakal calon pimpinan MPR.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *