Fungsi Parkir Sebagai Pelayanan Publik Transportasi Bukan Sumber Pendapatan Daerah

  • Whatsapp
Walikota Bekasi rahmat effendi memberikan keterangan pers terkait video aksi premanisme ormas

INDOPOLITIKA.COM – Heboh dan viral rebutan lahan parkir di mini market yang menimbulkan demo oleh ormas merupakan tindakan memalukan dan cara berpikir tindakan yang salah kaprah. Hal itu diungkapkan Dr Bambang Istianto Direktur Eksekutif Center of Public Policy Studies.

Menurut Bambang, parkir merupakan area yang menjadi tempat penyimpanan kendaraan yang digunakan pada arena berkumpulnya  masyarakat melakukan kegiatan. Misalnya di pasar atau  mall.

Baca Juga:

Pada umumnya di kota-kota di Indonesia kegiatan pasar letaknya di pinggir jalan raya. Supaya masyarakat tidak menyimpan kendaraan di lajur jalan raya yang dapat menimbulkan hambatan samping kanan dan kiri yang menyebabkan  kemacetan lalu lintas.

“Karena itu parkir sebagai salah satu fungsi transportasi. Dengan demikian parkir merupakan kewenangan pemerintah yaitu dinas perhubungan,” kata Bambang melalui keterangannya, Selasa (5/11/2019).

Untuk itu, kata Bambang, parkir sebagai barang publik seharusnya masyarakat gratis menggunakan parkir seperti memakai jalan raya. Tetapi dalam perkembangannya bergeser menjadi berbayar seperti jalan tol  yang disebut quasi good.

“Seiring dengan itu parkir juga berfungsi sebagai pembatas atau membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Sehingga patkir dikenakan tarif yang tinggi. Pada akhirnya parkir tidak hanya menjadi sumber pendapatan  pemerintah tapi juga menjadi lahan penghasilan masyarakat,” uacp Bambang.

Pergeseran fungsi tersebut menjadi salah kaprah dimasyarakat. Bahkan terjadi klaim ormas seolah punya hak memungut jasa parkir untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Oleh karena parkir merupakan kewenangan pemerintah dan jika tèlah menjadi quasi good tarif yang dikenakan harus sesuai dengan daya beli masyatakat.

“Fenomena terjadinya demo ormas tentang lahan parkir di mini market merupakan mislkonsepsi atau misliding persepsi masyarakat,” katanya.

Apalagi Wali Kota Bekasi akan membuat Perwal untuk melakukan KSO dengan ormas sifatnya menjadi politis.

“Seharusnya pemerintah daerah mendudukan persoalan parkir pada fungsi yang on the track bukan melebar ke arah yang tidak jelas landasan hukumnya,” ucapnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *