Gabungan Tokoh dan Organisasi Bakal Ajukan Gugatan ke MK Soal UU KPK Yang Baru

  • Whatsapp
Pengamat Tata Negara Bivitri

INDOPOLITIKA.COM– Gabungan Tokoh dan Organisasi berencana akan mengajukan gugatan Undang-undang KPK hasil revisi kepada Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dalam waktu dekat kawan-kawan akan mengajukan uji materil dan formil.

“Minggu depan sih kemungkinan akan disampaikan, akan di-update ke MK, tetapi belum tahu hari pastinya kapan,” kata Bivitri usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Muat Lebih

Bivitri menerangkan, uji formil berkaitan dengan tata cara pembentukan revisi undang-undang, sedangkan uji materil berkaitan dengan pasal-pasal yang direvisi.

Adapun kata dia,  hal-hal yang akan menjadi materi gugatan adalah mengenai dewan pengawas, perubahan status kelembagaan KPK menjadi lembaga pemerintah dan masih banyak lagi. Meski gugatan akan diajukan, permintaan untuk mendorong presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) menolak UU KPK hasil revisi tetap dilakukan.

“Kalau nunggu judicial review kan sangat tergantung pada pandangan hakim. Kalo Perppu kan keluar langsung berlaku walaupun nanti dibahas lagi oleh DPR, tapi paling tidak kiamatnya ditunda sedikit lah. Tapi kalo judicial review ya tergantung hakim dan waktunya juga belum tahu kapan,” ujarnya

Bivitri menegaskan jika memang Presiden Jokowi mau mengeluarkan Perppu itu bisa dilakukan kapan saja. Kata dia, tidak usah menunggu sampai selesainya proses uji materil maupun formil atas UU KPK yang masih berlangsung di MK

“Alasannya Pak Jokowi menurut saya sih terlalu mengada-ada karena nggak ada hubungannya antara Perppu dan judicial review. Perppu bisa dikeluarkan kapan saja,” kata Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.[pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *