Gandeng Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Ingin Kikis Kecemburuan TNI Terhadap Polri

  • Whatsapp
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid

INDOPOLITIKA.COM- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menganalisis kepentingan dibalik keputusan Presiden Jokowi menggandeng Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, Presiden Jokowi ingin membuat politik perimbangan pada pemerintahannya. Usman mengatakan, pada Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto menang di hampir seluruh kantong-kantong militer di Indonesia.

Baca Juga:

Misalnya, kata Usman, di basis militer di Surabaya Prabowo menang. Di komplek militer di Bandung pun demikian. Di komplek Paspampres sampai komplek Kopassus di Jakarta semuanya memenangkan Prabowo.

“Melihat realitas itu, Presiden Jokowi yang memiliki obsesi tinggi untuk membangun stabilitas keamanan dan politik. Dengan menggandeng Prabowo sebagai Menhan, Jokowi ingin membangun kepastian bahwa basis-basis militer pun ikut mendukung pemerintahan,” ujar Usman Hamid saat berbicara di acara talk show di stasiun televisi Rabu (23/10/2019).

Selain itu, Jokowi juga ingin meminimalisir adanya kecemburuan antara personel TNI dengan kepolisian. Kini dengan banyaknya jabatan-jabatan publik dipegang oleh personel kepolisian, memunculkan idiom adanya Dwi Fungsi Polri.

“Dengan kondisi itu mau tidak mau, suka tidak suka memicu kecemburuan kalangan militer. Nah Jokowi mengambil Prabowo menjadi menteri, juga atas dasar itu (meminimalisir adanya kecemburuan personel TNI),” imbuh mantan Koordinator KontraS ini.

Belum lagi kecemburuan juga muncul karena adanya ketimpangan anggaran antara TNI dan Polri dalam porsi APBN. Diakui Usman dari sisi angka porsi anggaran TNI memang lebih banyak ketimbang Polri. TNI mendapat Rp 137 triliun sementara Polri Rp 90 triliun.

“Tetapi angka TNI itu sebenarnya lebih kecil. Karena angka segitu harus dibagi untuk tiga matra yaki: TNI AD, AL dan AU ditambah untuk Mabes TNI dan Kemhan sendiri. Sementara Polri Rp 90 triliun itu untuk sendiri. ini seringkali menimbulkan kecemburuan dikalangan militer,” tandasnya.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *