INDOPOLITIKA.COM – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak semua pihak, khususnya pejabat publik untuk berbicara yang baik-baik dan tidak menyakiti rakyat dengan pernyataan terkait suku, agama, ras maupun bahasa.

Sebab menurut Ganjar, pernyataan yang menyinggung suku, agama, ras, maupun bahasa berpotensi memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Ganjar menanggapi pernyataan Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan yang mempermasalahkan seorang Kejati menggunakan bahasa Sunda saat rapat hingga menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kemudian pernyataan Edy Mulyadi yang dinilai menyakiti hati masyarakat Kalimantan.

“Hari ini banyak ‘statement-statement’ terkait suku, agama, ras, bahasa yang memunculkan reaksi di masyarakat. Saya kira saatnya kita menahan diri dan memilih diksi yang tepat, jika ‘statemen’ kita berpotensi bisa menyakiti hati masyarakat, ‘mbok’ ya tidak dikeluarkan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (24/1/2022).

Ganjar menuturkan, kritik adalah sesuatu yang menyehatkan, jika pilihan diksi dan intonasinya tepat dan tidak nyinyir. Jika tidak, maka yang muncul reaksi penolakkan dari masyarakat seperti di Jabar dan Kalimantan karena merasa tersakiti.

“Akhirnya reaksi muncul, di Jabar muncul, di Kalimantan muncul. Yuk kita yang dipercaya masyarakat, kita yang mengerti persoalan dan perasaan masyarakat, kita bicara yang baik yuk,” ujar Ganjar.

“Kritik boleh, tapi kalau kemudian apa yang disampaikan itu ada potensi menyakiti hati, lebih baik jangan dikeluarkan,” tambahnya.

Sebab, lanjut Ganjar, pernyataan yang dikeluarkan pejabat publik atau elit politik berpotensi memiliki implikasi luar biasa, sehingga yang terjadi justru hal yang kontraproduktif dan berdampak pada masyarakat.

“Pilih kata-kata yang baik, ada cara menyalurkan yang baik, ruang diskusi sangat terbuka. Itulah demokrasi, maka kita tahan dirilah, itu,” imbau Ganjar.

Ganjar juga meminta masyarakat tidak perlu terprovokasi, tapi menahan diri, dan menyelesaikan persoalan itu dengan meminta klarifikasi secara langsung kepada yang bersangkutan.

“Lebih baik diundang yang mengeluarkan ‘statemen’, silakan datang maksud anda apa. Menurut saya baik, sehingga orang yang membuat pernyataan ‘gentle’ datang bertemu kelompok masyarakatnya, serta bisa menjelaskan, kalau salah minta maaf dan selesai klarifikasi. Jadi masyarakat jangan terprovokasi,” pungkasnya.[fed]

Cek berita dan artikel menarik lainnya di Google News Indopolitika.com