Gegara Fahri Hamzah, Channel Youtube Milik Deddy Corbuzier Dipantau KPK

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Channel youtube milik Deddy Corbuzier jadi perhatian KPK. Bukun lantaran terkait kasus korupsi, tapi lantaran mengunggah pernyataan mantan Wakil Ketua DPR  Fahri Hamzah pada Sabtu (26/10) lalu.

Saking pentingnya unggahan channel youtube Deddy Corbuzier itu sampai-sampai KPK merilis siaran pers untuk mengklarifikasi pernyataan Fahri dalam unggahan tersebut lewat laman resmi KPK. https://www.kpk.go.id (https://www.kpk.go.id/) pada Rabu (30/10/2019).

Baca Juga:

KPK menilai banyak informasi keliru bahkan cenderung mengandung kebohongan dalam dalam tayangan berdurasi 29 menit 11 detik itu. Setidaknya ada  enam hal yang diklarikasi KPK. Pertama, pernyataan soal “banyak orang ditangkap, lalu hilang begitu saja. KPK mengatakan informasi tersebut tidak benar. KPK mengatakan tidak ada satupun pihak-pihak yang ditangkap KPK kemudian hilang.

“Justru KPK selalu menyampaikan Informasi tentang berapa orang yang dibawa saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan dalam waktu maksimal 24 jam status hukum mereka dipastikan sehingga yang tidak terlibat dikembalikan,” tulis KPK.

KPK juga menyebut informasi penahanan dan lokasinya juga disampaikan secara terbuka melalui media massa bahkan bagi tersangka yang sudah ditahan, ada batas waktu yang jelas sampai dibawa ke pengadilan. Sedangkan terkait penyebutan beberapa nama seperti almarhumah Siti Fadjrijah yang disebut meninggal dalam keadaan sebagai tersangka, KPK memastikan informasi tersebut tidak benar.

“Demikian juga dengan penyebutan nama ‘Emir Moeis, Dirut Garuda’. Emir Moeis adalah anggota DPR dari Fraksi PDIP yang diproses KPK dalam kasus suap terkait pembangunan PLTU Tarahan di Lampung. Ia telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor pada April 2014 lalu karena terbukti menerima suap 357 ribu dolar AS dari sebuah perusahaan di Amerika Serikat dan Jepang,” kata KPK.

KPK menyebut jika yang dimaksud adalah mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar, justru saat ini yang bersangkutan telah ditahan KPK sejak Agustus 2019 lalu dan dalam batas waktu maksimal 120 hari penahanan kasus ini akan dibawa ke pengadilan.

“Dalam perkara ini diduga sejumlah pihak termasuk tersangka menerima uang dalam berbagai mata uang dengan nilai sekitar Rp 100 miliar terkait pengadaan pesawat, mesin pesawat dan perawatan pesawat untuk Garuda Indonesia dan anak perusahaannya,” sebut KPK.

Sementara terkait kasus dengan tersangka RJ Lino, KPK menyatakan prosesnya saat ini masih dalam tahap penyidikan karena sejumlah kasus memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena korupsi yang bersifat lintas negara.

Kedua, klarikasi soal KPK bisa mengatur menteri yang dipilih Presiden. KPK mengatakan, pada periode pertama, Presiden Jokowi pernah meminta pertimbangan kepada KPK terkait rekam jejak calon menteri. Namun, KPK tidak punya kewenangan untuk menentukan siapa menjadi menteri apa, seperti yang kita ketahui memilih menteri adalah prerogatif Presiden.

Hal itu, lanjut KPK, bisa dibandingkan dengan pemilihan menteri untuk Kabinet Indonesia Maju yang baru-baru ini dilantik justru KPK tidak dimintakan pertimbangan. Oleh karenanya  KPK tidak menyampaikan informasi tentang latar belakang calon menteri tersebut. “KPK tentu juga wajib menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih menteri,” sebut KPK.

Ketiga, KPK mengklarikasi soal “tebang pilih” dalam mengusut kasus. Isu ini sering munculkan oleh  politikus ataupun pihak yang terkait dengan pelaku korupsi. Terkait isu ini KPK memastikan tak pernah melakukan praktik tebang pilih. Penanganan perkara semata dilakukan berdasarkan bukti yang cukup.

“Kami tidak boleh menangani perkara karena aspek pribadi seperti rasa tidak suka dengan seseorang yang misal mengkritik dan menuduh KPK secara terus menerus ataupun penanganan perkara berdasarkan aliasi politik ataupun faktor lain,” sebut KPK.

Keempat, KPK mengklarikasi soal menggaji pegawai seenaknya dan menjual aset sitaan yang hasil penjualannya kemudian dikelola sendiri. Penggajian pegawai KPK, dikatakan dalam situs KPK, diatur melalui Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. Dalam pasal itu disebutkan bahwa kompensasi yang diterima oleh pegawai KPK meliputi gaji, tunjangan dan insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu.

KPK menerapkan single salary system yang melarang pegawai menerima penghasilan lain selain gaji di KPK. Sehingga jika dikatakan KPK menggaji pegawai seenaknya tentu tidak benar. “Karena dasar hukum yang digunakan adalah dasar hukum yang sah di Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden, uang yang dikeluarkan berasal dari pengelolaan Kementerian Keuangan dan setiap tahun selalu diaudit oleh BPK,” tulis KPK.

Kelima, KPK mengklarikasi tudingan yang menyebutkan  di dalam KPK ada sistem seperti partai yang bernama Wadah Pegawai. Dijelaskan, Wadah Pegawai KPK tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005. Dalam pasal tersebut tertera Wadah Pegawai dibentuk untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan komisi. Selain itu Wadah Pegawai dibentuk untuk menampung dan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan komisi. Pegawai pun berada dalam sistem egaliter yang ditujukan sebagai upaya check and balance di KPK.

Keenam, KPK mengklarikasi terkait tudingan mengancam lembaga yang mengawasinya. “Informasi ini tentu juga tidak benar. Bagaimana mungkin KPK mengancam instansi lain yang mengawasi KPK. KPK sangat menghormati BPK atau bahkan DPR yang sangat intens melakukan pengawasan terhadap KPK. Kalaupun ada pelaku korupsi di instansi lain, tentu KPK juga wajib menanganinya sepanjang ada bukti yang kuat,” tulis KPK.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *