Gegara Kurang Rp 1,6 Triliun, Komisi D DPRD DKI Jakarta Mogok Bahas APBD

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – APBD DKI 2020 yang seharusnya dibahas secara maraton pekan ini, harus mengalami penundaan di komisi D DPRD DKI.Hal itu dikarenakan, mayoritas anggota Komisi bidang pembangunan di Jakarta itu menolak melanjutkan pembahasan lantaran anggaran yang dibahas tidak sesuai dengan materi pembahasan di Komisi.

Adalah anggota DPRD DKI dari Demokrat, Neneng Hasanah yang mengungkapkan penolakan di komisinya. Sebab, ada pengurangan Rp.1,6 triliun.

Baca Juga:

“Kita tunda pembahasan bukan untuk menghambat pembahasan APBD DKI 2020. Tapi lebih pada kejelasan terhadap persoalan efisiensi yang terjadi di komisi D,” ujar Neneng Saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Menurutnya, adanya pengurangan anggaran Rp.1,6 triliun memerlukan kejelasan dari eksekutif. DPRD berharap, ada surat yang diajukan pada komisi, terkait dengan pengurangan anggaran tersebut.

“Dewan sepakat agar ada juga payung hukumnya. Sekaligus penjelasan bahwa kami mengajukan efisiensi anggaran dari Rp.17 triliun lebih berubah menjadi Rp. 16 triliun lebih. Kami juga mengharapakan agar pengurangan itu tidak berkaitan dengan anggaran kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Ida Mahmudah ikut menyesalkan adanya pengurangan anggaran yang dilakukan secara sepihak. Sebab, menurutnya pengurangan harus pula didiskusikan dengan legislatif.

“Setelah kita melakukan koordinasi dengan koordinator komisi. Sudah diputuskan tanpa ada revisi perda. Pembahasan nanti akan dilakukan pada anggaran awal, yakni Rp.96 triliun. Untuk perubahan anggaran nanti akan ada paripurna pengesahan KUA PPAS,” jelasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *