Gegara Supres Jokowi, KPK jadi Hancur Luar Dalam

  • Whatsapp
Dewan Penasehat KPK Mohammad Tsani Annafari

INDOPOLITIKA.com – Presiden Joko Widodo telah menandatangani dan mengirim surat presiden terkait revisi UU KPK ke DPR. Menanggapi hal ini, Dewan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mohammad Tsani Annafari mengaku KPK menjadi hancur luar dalam.

Ia menyatakan periode KPK jilid IV merupakan yang paling sulit. Lembaga antirasuah disebutnya sedang dilemahkan dengan cara yang sistematis. Pelemahan terlihat dari revisi UU KPK yang sedang bergulir dan calon pimpinan KPK bermasalah.

Baca Juga:

“Pertama secara kelembagaan melalui revisi UU KPK, lembaga kita dilemahkan kemudian juga tata kelola organisasi ini dilemahkan dengan cara yang sangat sistematis. Di saat yang sama dilakukan pelemahan nanti orang-orang yang akan mengeksekusi ini, sehingga nanti tidak ada pilihan KPK nanti akan hancur luar dalam,” kata Tsani di Gedung Dwiwarna KPK, Jakarta, Kamis (12/9).

Tsani tak setuju revisi UU KPK yang kini tengah bergulir sebagai bentuk penguatan lembaganya. Menurut dia, anggapan bahwa revisi menguatkan KPK tak lebih omong kosong belaka.

“Boleh orang luar kita akan memperkuat, tetapi nyatanya itu hanya omongan belaka. Setelah kampanye tercapai mereka membohongi rakyat dengan hal-hal seperti ini,” ujar dia.

Sementara, penyidik senior KPK Novel Baswedan menuturkan bahwa apa yang terjadi saat ini merupakan upaya memutar balik fakta.

Menurutnya segala cara pasti dilakukan untuk menggagalkan upaya korupsi. Dalam situasi ini dia meminta masyarakat Indonesia mendukung KPK dalam kerjanya.

“Sehingga, kita berpeluang untuk mendukung KPK. Mendukung upaya pemberantasan korupsi adalah suatu hak yang laik untuk diperjuangkan, suatu hal yang penting untuk dapatkan perhatian,” lanjut Novel.

KPK mendapat sorotan di tengah proses seleksi capim dan revisi UU KPK. Dua hal itu mendapat kritik dari masyarakat sipil karena berpotensi melemahkan KPK.

Presiden Joko Widodo sendiri telah menandatangani dan mengirim surat presiden terkait revisi UU KPK ke DPR. Sejak Rabu (11/9) malam, elemen masyarakat datang ke KPK untuk memberi dukungan menolak revisi UU KPK dan mengkritisi seleksi capim KPK.

Mereka yang memberi dukungan datang dari elemen mahasiswa, tokoh masyarakat hingga organisasi masyarakat sipil. Dari mahasiswa ada BEM Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, BEM Universitas Indraprasta PGRI, dan BEM UIN Jakarta.

Kemudian Pegiat Antikorupsi dari Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi, Ahli Hukum Pidana UI Gandjar Laksmana Bonaprapta, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, serta Pegiat Antikorupsi Saor Siagian.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *