Gembong Ketua Fraksi, Prass Diatas Angin Jadi Ketua DPRD

Demokrat Sodorkan Misan Samsuri ke DPP?
  • Whatsapp
Prasetyo Edi Marsudi

INDOPOLITIKA – Pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 akan diwakili lima parpol peraup suara terbanyak. Kelimanya adalah PDIP menempati kursi ketua DPRD, sementara Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN menempati wakil ketua DPRD.

Dari kelima partai tersebut hampir semuanya sudah menentukan satu nama yang dijagokan, kecuali Demokrat. Beberapa nama yang santer diantaranya wakil ketua periode sebelumnya, Feryal Sofyan, Misan Syamsuri dan Nur Afni Sajim bakal mengisi posisi wakil ketua.

Baca Juga:

Menanggapi hal ini, Juru Bicara DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Anis Fauzan mengatakan, hingga kini pembahasan satu nama untuk disodorkan sebagai wakil ketua DPRD masih berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“DPD sudah mengajukan sejumlah nama, tapi keputusan masih ada di tangan pusat. Kira-kira (diputuskan) dua sampai tiga hari lagi,” kata Anis kepada wartawan, kemarin.

Untuk kursi wakil ketua baru tiga partai yang sudah mengajukan nama kadernya. PKS sudah mendapuk Abdurahman Suhaemi sebagai wakil ketua, dan Gerindra yang dipastikan akan mengajukan M. Taufik untuk menduduki kursi wakil ketua. Untuk PAN, berdasarkan informasi yang dihimpun akan dinobatkan kepada putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Zita Anjani.

Selanjutnya, PDIP yang mendapat jatah kursi ketua DPRD sudah menggadang-gadang tiga nama yaitu Prastyo Edi Marsudi, Ida Mahmudah dan Gembong Warsono. Gembong sendiri sudah ditunjuk DPD untuk menjadi Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI.

Menurut Ketua DPRD DKI sementara Pantas Nainggolan, meski sudah terpilih menjadi ketua fraksi, nama Gembong tidak tertutup kemungkinan terpilih mejadi ketua DPRD.

“Bisa jadi pimpinan DPRD sekaligus ketua fraksi tergantung efektifitas dan efisiensinya,” ujar Pantas.

Pantas melanjutkan, keputusan untuk pimpinan DPRD, pengurus fraksi maupun pimpinan AKD nantinya merujuk pada DPP partai. Keputusan tersebut harus diikuti setiap kader sebab sudah dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

“PDIP sudah terapkan musyawarah dan mufakat. Karena itu, apapun keputusan DPP, setiap kader harus ikut. Itu sudah seperti doktrin. Seperti halnya dalam menetapkan pimpinan dewan, dalam merumuskan AKD dan lainnya, intinya musyawarah dan mufakat sehingga tidak ada yang tersakiti,” pungkasnya.

“Kalo Pras menjadi ketua dewan dua periode berturut-turut berarti mencetak sejarah baru. Karena belum ada politisi yang melakukannya,” ujar ketum koalisi rakyat pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto.

Menurut pria yang akrab disapa SGY ini Pras sangat cocok menjabat ketua dewan periode 2019-2024. “Pras sangat menguasai permasalahan ibukota,” tegasnya.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *