JAKARTA– Menjelang periode penerimaan mahasiswa baru, Gerakan Mahasiswa yang tergabung dalam “Kelompok Cipayung Plus” menyampaikan aspirasi terkait wawasan kebangsaan dan permohonan penghapusan Peraturan Menteri No. 26 tahun 2002 ke Kepala Staf Kepresidenen Jenderal (Purn) Moeldoko di ruang rapat utama Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta. Hadir dalam diskusi Ketua Umum DPP GMNI Robaytullah Kusuma Jaya, Ketua Umum PB HMI R. Saddam Al Jihad, Ketua Umum PP GMKI Sahat M. P. Sinurat, Ketua Umum PP KMHDI Putu Wiratnaya, Ketua Umum DPP IMM Ali Muthohirin, Ketua Bidang PB. PMII M. Zeni Syargawi, dan Ketua Kammi Najmu Fuadi.
Ketua Umum PP GMKI Sahat M. P. Sinurat menyampaikan, saat ini isu radikalisme dan gerakan transnasional mulai berkembang. Namun, sayangnya ada beberapa kesulitan yang dirasakan saat menjalankan proses kaderisasi di kampus. Hal ini disebabkan adanya aturan Peraturan Menteri No. 26 tahun 2006 tentang larangan mahasiswa baru mengikuti Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK). Menurutnya, Keputusan Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) untuk meniadakan organisasi ekstra kampus semakin menjauhkan mahasiswa dari mentoring wawasan kebangsaan. Padahal, tidak semua OMEK beraliran radikalisme, khususnya anggota Cipayung Plus. Ketua KAMMI Najmu Fuadi mengatakan mentoring kebangsaan yang dimaksud adalah pendalaman materi tentang ideologi pancasila yang biasanya diberikan kepada mahasiswa baru di tiap-tiap kampus.
Menjawab aspirasi Cipayung Plus, Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah membutuhkan peran sinergi dari Cipayung Plus untuk mengatasi ketakutan terhadap radikalisme dan keberlangsungan ideologi Pancasila. “Saya berharap kalian memiliki sebuah gagasan besar. Selama tahun 2015-2018 pemerintah berorientasi pada pembangunan infrastruktur. Sebagian masyarakat menganggap pemerintah hanya berupaya pada pembangunan fisik, padahal tidak. Pembangunan infrastruktur adalah juga pembangunan konektivitas dan peradaban manusia,” jelas Moeldoko. Bahwa konektivitas memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembangunan agar terjadi pemerataan di tiap daerah.
Moeldoko mengajak kelompok Cipayung Plus untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan. Peran para pemuda sebagai generasi calon pemimpin bangsa sangat penting dan strategis. “Indonesia di masa mendatang akan sangat membutuhkan peran pemuda. Untuk itu, perlu diberikan kesempatan secara terbuka yang bisa menggerakan keterlibatan pemuda. Silakan sampaikan gagasan kalian sehingga saya bisa memberikan usulan saat rapat kabinet. KSP siap menerima kalian, kalau perlu datang langsung ke rumah saya juga boleh,” tegas Moeldoko
Tinggalkan Balasan