Gerindra Ogah Ikut Tanggung Jawab

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Tiga fraksi DPR memberi catatan atas persetujuan pengesahan revisi Undang-Undang KPK. Ketiga fraksi itu adalah; Partai Gerindra, PKS dan Demokrat. Ketiganya sama-sama memberi catatan terkait poin ketentuan dewan pengawas (dewas) ditunjuk oleh presiden.

Waketum Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, partainya tidak bertanggung jawab apabila dewan pengawas KPK yang ditunjuk langsung presiden ini berujung jadi pelemahan terhadap KPK.

Baca Juga:

“Kalau (ketentuan) ini masih dipertahankan, kami tidak tanggung jawab terhadap terjadinya penyalahgunaan semangat penguatan KPK itu sendiri, yang ujungnya justru melemahkan,” kata Edhy Prabowo.

Suara yang sama disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Erma Suryani Ranik saat membacakan pandangan fraksinya menyatakan, ketidaksetujuannya dewas KPK dipilih langsung oleh presiden.

“Fraksi Partai Demokrat mengingatkan adanya kemungkinan abuse of power apabila dewan pengawas dipilih oleh presiden,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Fraksi Demokrat menyarankan agar dewas tidak dipilih sendiri oleh presiden. Dengan begitu, tidak akan terjadi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

Sementara Fraksi PKS yang juga menolak mekanisme pemilihan dewas oleh presiden, menambahkan keberatan lainnya. Yakni terkait ketentuan yang mewajibkan KPK meminta izin dewas untuk penyadapan.

“Padahal penyadapan adalah senjata KPK mencari bukti dalam mengungkap kasus extraordinary crime. PKS menilai KPK cukup memberitahukan bukan meminta izin ke dewan pengawas dan monitoring ketat agar penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia,” papar Ledia.[sgh]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *