Golkar Memang Pantas Diolok, Kok!

  • Whatsapp
Salah satu Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab

INDOPOLITIKA.com- Salah seorang pengurus Pleno DPP Golkar, Sirajuddin Abdul Wahab mengatakan, gaya kepemimpinan Airlangga Hartanto benar-benar menjadi preseden buruk untuk partai berlambang pohon beringin ini.

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis. Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari presiden mendapatkan jabatan menteri.

Baca Juga:

“Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Partai Golkar akan menjadi partai politik minimalis, sekadar berburu jabatan menteri,” ujar Sirajuddin kepada wartawan, Senin (9/9).

Menurut Sirajuddin, persepsi tentang proses pengkerdilan Golkar mulai terbentuk. Sejauh ini, Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab, hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers.

“Ada drama perebutan kantor DPP Partai Golkar, pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu,” katanya.

“Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang lemah dan kekanak-kanakan,” tambahnya.

Sirajuddin mengatakan, Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai. Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter dan menerapkan kebijakan diskriminatif.

“Karena itu, konsolidasi partai pasca Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar. Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan Munas belum jelas benar. Tampaknya, para kader memang tidak berharap banyak dari elit Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa,” tegasnya.[asa]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *