Golkar Ngotot Ingin Jatah Kursi Ketua MPR

  • Whatsapp
Ketum Golkar Airlangga Hartarto

INDOPOLITIKA.com – Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah disetujui oleh semua fraksi di DPR menjadi 10 kursi pimpinan. Terkait itu, Partai Golkar mengaku akan tetap memperjuangkan kursi pimpinan MPR.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menegaskan bahwa kursi yang diperoleh Partai Golkar terbanyak kedua dalam Pemilu, sehingga ia menilai partainya pantas untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR.

Baca Juga:

“Ya kalau seluruh fraksi sudah sepakat, jadinya termasuk Golkar (juga sepakat),” kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

Menteri Perindustrian ini bahkan ‘pede’, bahwa partai berlambang pohon beringin itu dapat menduduki kursi pimpinan MPR. “Ya kursi kita kan lumayan, kita perjuangkan,” ungkap Airlangga.

Kendati demikian, Airlangga masih enggan memberikan bocoran terkait nama yang akan mengisi kursi calon pimpinan MPR tersebut. Sebelumnya, semua fraksi di DPR setuju merevisi UU MD3. Persetujuan semua fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Kamis (5/9) lalu.

Berdasarkan draf dari Baleg, pada intinya revisi ini hanya mengubah jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang yang terdiri dari satu ketua dan sembilan wakil ketua. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi agar setiap fraksi di DPR mendapat jatah pimpinan.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengaku penambahan kursi pimpinan MPR ini untuk menciptakan suasana politik damai.

“Prinsipnya upaya untuk menciptakan suasana politik yang teduh, yang tidak gaduh, kondusif,” ujar Hendrawan.

Seluruh partai menurut Hendrawan telah sepakat untuk merevisi UU tersebut. Meskipun terdapat partai yang masih memberikan syarat dalam persetujuannya. Menurut Hendrawan, Partai NasDem memberikan catatan pelaksanaan RUU tersebut.

Salah satu catatannya adalah urgensi untuk melaksanakan revisi tersebut. “Saat rapat Partai NasDem (mencatat) apakah tidak sebaiknya dilakukan setelah UU MD3 yang sekarang UU Nomor 2/2018 itu dijalankan dulu,” terang Hendrawan.

Pasalnya UU Nomor 2/2018 masih baru revisi sehingga perlu diterapkan terlebih dahulu. Namun, Hendrawan secara prinsip menegaskan seluruh fraksi sepakat berharap agar kondisi politik tidak gaduh.

Asal tahu saja, perubahan direncanakan akan berlaku untuk hasil Pemilu 2019. Hal itu dicantumkan dalam perubahan Pasal 427C yang berbunyi ketentuan mengenai jumlah dan mekanisme pimpinan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 15 berlaku pada masa keanggotaan MPR hasil Pemilu 2019.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *