Gubernur Sumsel Herman Deru Jawab Protes Serikat Buruh Soal Penetapan UMP 2023

Gubernur Sumsel, Herman Deru/ist

INDOPOLITIKA.COM – Gubernur Sumsel Herman Deru buka suara terkait adanya protes kalangan buruh terkait penetapan UMP 2023. Menurut HD, keputusan tersebut diambil dengan upaya semaksimal mungkin dan melalui rumusan pertimbangan secara keseluruhan.

Diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel telah diumumkan, Senin (28/11/2022) sesuai tenggat waktu dari pemerintah pusat. UMP 2023 sebesar 8,26 persen atau sebesar Rp 259.731 dari UMP 2022. Sehingga UMP Sumsel 2023 yang sebelumnya Rp 3.144.446, menjadi Rp 3.404.177.

Keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumsel No.877/kpts/Disnakertrans/2022 tertanggal 28 November tentang UMP 2023. Kenaikan UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari 2023 mendatang.

Namun, kenaikan UMP itu diprotes Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sumsel dan Forum Serikat Buruh.

Dijelaskan Herman Deru, keputusan itu melalui rumusan dengan kepekaan yang tinggi.

“Baik dari kemampuan perusahaan dan pekerja yang menerima,” ungkap Deru saat dikonfirmasi, kemarin.

Dikatakan Deru, kepentingan pengusaha tetap dipertimbangkan dalam hal ini. Kendati, kelayakan hidup buruh juga diupayakan. Pemprov Sumsel sambung Deru, tetap menjaga kepentingan dan kebutuhan dari kedua belah pihak.

“Kepentingan pengusaha dipertimbangkan tapi kelayakan buruh dan pekerja itu yang utama,” tutur Deru. [Red]

Bagikan:

Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *