Gubernur ‘Tak Punya Hati’, Diajak Bahas Solusi Banjir Malah Ngacir ke Mana-mana

  • Whatsapp
Anggota Komisi V DPR RI Roberth Rouw

INDOPOLITIKA.COM  – Para pimpinan daerah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang diundang rapat Komisi V DPR RI, Rabu, (26/2/2020) ternyata tak hadir untuk membicarakan persoalan banjir dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kecuali Bupati Kabupaten Bogor, Tiga gubernur lainnya, Gubernur Banten, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat dikecam Komisi V DPR karena tak hadir.

Anggota Komisi V DPR Roberth Rouw menegaskan, para kepala daerah yang tak menghadiri rapat berarti tak punya kepedulian untuk menyelesaikan masalah banjir di daerahnya. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus itu, selain Menteri PUPR, hadir pula Kepala BMKG dan Kepala Basarnas. Agendanya sangat penting dan krusial, membincang penanganan banjir Jabodetabek dan pengalokasian anggarannya.

Berita Lainnya

“Sangat memalukan setiap tahun banjir. Banjirnya sampai masuk istana. Ada yang salah dari penanganan banjir oleh pemerintah daerah. Saya sangat mengapresiasi Menteri PUPR yang sangat perhatian terhadap banjir, bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat nyaman dari bencana banjir. Pimpinan daerah yang wilayahnya terkena banjir dan tak hadir dalam rapat ini, tidak punya hati untuk memberi kenyamanan pada rakyatnya,” sesal politisi Partai NasDem itu.

Ia sangat menyayangkan, agenda sepenting ini tak dihadiri tiga gubernur. Bahkan, para anggota Komisi V lainnya ikut mengecam pimpinan tiga daerah ini, karena dinilai tidak serius mengatasi banjir. Padahal, sebelumnya Komisi V DPR  sudah melayangkan undangan rapat, namun dianggap tidak penting. “Kalau begitu kita rapat kerja saja dengan Menteri PUPR. Kita semangat bicara, sementara daerah tidak,” sambung legislator dapil Papua ini.

 Hal sama dikatakan anggota Komisi V DPR Irwan. Ia mengatakan dibutuhkan keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengatasi banjir secara holistik.

“Tanggung jawab Pemerintah Pusat sangat besar dalam mengatasi banjir, sekitar 60-70 persen. Sementara untuk pelaksanaan beberapa program normalisasi membutuhkan keseriusan pemerintah daerah, termasuk pembebasan lahan dan lain-lain. Kalau normalisasi sungai belum selesai dan pembebasan waduk belum selesai, masalah seperti ini akan terus terjadi,” paparnya.

“Saya pikir sangat jelas, ini menunjukkan ketidakseriusan menyelesaikan masalah banjir secara konprehensif. Masing-masing dengan egonya. APBD-nya merasa sanggup menyelesaikan banjir di masing-masing daerah. Komisi V sudah mengundangnya jauh-jauh hari. Bahkan, sempat diundur beberapa kali menunggu kesiapan semuanya hadir. Pak Ridwan Kamil di Australia, Pak Anies ada tinjauan hari ini. Namun, koordinasi lintas pemerintahan sangat penting,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Banjir Jabodetabek, lanjut Irwan, tidak lepas dari pengelolaan hulu, tengah, dan hilir. Jadi perlu koordinasi di tiga wilayah itu. sayangnya, tiga gubernur tak hadir. Padahal, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono sudah hadir dan serius membahas penanganan banjir. Bahkan, Kepala BMKG dan Basarnas juga sudah hadir. “Kalau semuanya hadir, kita akan petakan masalah sesuai dengan perencanaan. Artinya, semua kebutuhan ini akan diprioritaskan,” tambah legislator dapil Kaltim itu.

Karena hanya Bupati Bogor yang hadir, maka Kabupaten Bogor mendapat prioritas anggaran untuk penanganan banjir. Kebetulan Komisi V juga pernah berkunjung ke Bogor untuk melihat dari dekat lokasi banjir. “Berdasarkan pemaparan Menteri PUPR atas rencana penanganan banjir di Bogor, selama koordinasinya bagus saya pikir akan jalan. Kita pun setuju dengan alokasi anggaran ke Bogor. Kita tidak mungkin memprioritaskan ke tiga provinsi itu, sementara kita belum mengetahui permasalahan yang ada di provinsi itu sendiri,” tutup Irwan.[asa]

Berita terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *