Gugatan Muhammad–Saraswati Soal Pilkada Kota Tangsel Masuk Sidang Pendahuluan

INDOPOLITIKA.COM – Paslon No. 1 di Pilkada Kota Tangsel, Muhamad-Rahayu Saraswati menggugat kemenangan Paslon No. 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut telah masuk dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK). Ini artinya akan dilanjutkan dengan sidang pendahuluan.

Dalam sidang pendahuluan itu, MK akan memutuskan, gugatan tersebut memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak memenuhi syarat, MK akan langsung membuat putusan menolak. Jika memenuhi syarat, akan dilanjutkan dengan sidang mendengarkan materi gugatan, pemeriksaan saksi dan bukti hingga putusan akhir.

Salah satu syarat gugatan bakal dilanjutkan dalam tahapan sidang adalah ambang batas selisih suara. Hal ini diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Mahkamah Konstitusi juga menerbitakan Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Salah satu isi peraturan merujuk pada UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang berisi syarat batas ambang selisih suara yang dapat mengajukan gugatan ke MK.

Pada UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 158 ayat 2 poin d : Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, bila selisih perolehan suara paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah. Kota Tangsel dengan penduduk 1,7 juta jiwa mengacu pada pasal ini.

Paslon No.3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan memperoleh 235.734 suara. Sementara Muhamad-Rahayu Saraswati mendapatkan 205.309 suara. Selisih suara lebih dari 5 persen. Peneliti lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana menilai, banyaknya permohonan yang bertahan masih terbilang wajar.

“Memang dari permohonan sampai dengan diregister oleh MK tidak terlalu banyak yang berkurang,” ungkapnya.

Terkait kans, Ihsan menyebut secara prosedur semua permohonan memiliki kesempatan yang sama. Sebab, di pemeriksaan pendahuluan, MK akan melihat syarat formil seluruh permohonan sebelum ditetapkan dalam putusan sela.

“Biasanya dalam pemeriksaan pendahuluan itu, baru banyak permohonan yang tidak dilanjutkan,” imbuhnya.

KPU Kota Tangsel sudah menerima pemberitahun dari MK soal panggilan sidang dengan materi pemeriksaan pendahuluan pada Jumat mendatang (29/1/2021).

Komisioner KPU Tangsel Ahmad Mudjahid Zein mengatakan, gugatan paslon No.1 ke Mahkamah Konstitusi memang sudah teregister. Yang pasti, lanjut Mudjahid, perkara itu belum berarti gugatan diterima oleh MK.

“Dalam sidang pendahuluan ini, adalah pemeriksaan syarat gugatan, memenuhui syarat atau tidak,” tuturnya.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep juga sudang mendapatkan undangan sidang di MK di hari yang sama dengan KPU Kota Tangsel.

“Ini baru sidang pendahuluan untuk pemeriksaan syarat gugatan,” ungkapnya.

Ia menilai, peluang gugatan dikabulkan kecil. Kata Acep, UU No.10 tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan MK No.6 tahun 2020 mengatur ambang batas selisih suara yang dapat mengajukan gugatan.

“Untuk Kota Tangsel yang penduduknya lebih dari 1 juta jiwa, diatur, syarat dapat melakukan gugatan ke MK jika selisih suara kurang dari 0,5 persen dari total suara sah,” ungkapnya. [rif]


Ikuti berita menarik Indopolitika.com di Google News

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.